Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat tahun depan naik menjadi Rp 2.400 triliun sampai Rp 2.631 triliun. Dana itu termasuk alokasi anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) di 2024.

"Untuk belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp 2.400 sampai Rp 2.631 triliun termasuk di dalamnya untuk pemilu, memang tahun depan cukup dominan baik untuk pemilu, pilkada, dan pemilihan legislasi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (30/5/2023).

Besaran anggaran belanja pemerintah pusat itu sendiri mengalami kenaikan dari tahun lalu Rp 2.463 triliun. Sri Mulyani menambahkan kepastian besaran dari anggaran pemilu 2024 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2024 pada Nota Keuangan di Agustus 2023.

-

-

"Kalau itu nanti kita sampaikan, kan detail anggaran baru disampaikan bapak Presiden bulan Agustus. Seperti saya sampaikan kebutuhan pemilu pasti dipenuhi, melaui berbagai skenario pilpres, pilkada sudah masuk RAPBN 2023," jelasnya.

Postur Makro Fiskal 2024, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.719,1 triliun sampai Rp 2.865 triliun, belanja negara Rp 3.215 triliun sampai Rp 3.476 triliun.

Penerimaan pajak mencapai Rp 2.280 triliun sampai Rp 2.355 triliun, PNBP mencapai Rp 436,5 triliun sampai Rp 504,9 triliun. Kemudian transfer daerah mencapai Rp 815 triliun sampai Rp 845 triliun.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengajukan usulan anggaran belanja tahun 2024 senilai Rp 44 triliun. Anggaran ini tak termasuk putaran kedua Pilpres.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023) malam. Rapat itu turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

"Pagu indikatif anggaran KPU tahun 2024. Pertama kebutuhan anggaran usulan yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024 sebanyak Rp 44.534.863.833.000," ujar Hasyim

Simak Video "Belanja Pemerintah di 2023: Ketahanan Pangan, IKN, hingga Pemilu"
[-]
(ada/zlf)