Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan dari sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik. Ia menegaskan dukungan untuk pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) juga dilakukan negara maju hingga negara tetangga di Asia.

"Dukungan untuk pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan oleh di banyak negara bahkan AS, Eropa seperti Jerman, dan negara-negara seperti Inggris, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita di Asia, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI KE-25 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Semuanya secara masif melakukan formulasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem industri KLBB," tambahnya.

-

-

Melihat semakin banyaknya negara yang meningkatkan industri kendaraan listrik, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Apa lagi Indonesia memiliki modal bahan baku kendaraan listrik yang banyak.

"Indonesia tidak boleh menjadi penonton! Apa lagi Indonesia adalah produsen mineral yang sangat menentukan dunia," tegasnya.

Ia mengungkap produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040.

"Jadi, mobil listrik menjadi tren keniscayaan," lanjutnya.

Terkait insentif atau subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kendaraan listrik, dilakukan untuk menarik investor untuk datang ke Indonesia. Selain itu, insentif juga bisa menjadi pertimbangan investor karena mereka bisa kuatnya pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Insentif kendaraan listrik yang dilakukan pemerintah memang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

"Oleh karena itu instrumen fiskal akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga strategis Indonesia di dalam kancah persaingan yang sangat sengit. Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada tahun 80 sampai 90an," tutupnya.

Dalam rapat paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melemparkan kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dijalankan pemerintah.

Juru Bicara Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Pihaknya memandang subsidi kendaraan listrik seolah-olah diberikan bukan untuk masyarakat kecil, tetapi untuk pengusaha dan masyarakat kaya.

"Demokrat dukung infrastruktur energi ramah lingkungan dan transportasi massal. Kami memandang subsidi listrik pribadi justru kontraproduktif karena seolah-olah subsidi ini diberikan ke pengusaha dan masyarakat mampu bukan rakyat kecil yang butuh uluran tangan pemerintah," jelas dia.

Kemudian, Juru Bicara PKS, Andi Akmal, pihaknya mengatakan insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas.

"Fraksi PKS mendorong, agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," tambah dia.

Terakhir, kritikan juga disampaikan oleh Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). Pihaknya memandang lebih baik subsidi untuk kendaraan listrik dialihkan yang lebih dirasakan oleh masyarakat kecil.

"Subsidi mobil listrik, lebih baik di arah untuk pemerintah berikan subsidi ke transformasi umum yang berguna sehari-hari masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian yaitu pupuk yang selalu makin turun," ujar

Simak Video "RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?"
[-]
(ada/zlf)