Seorang warga, Dadang mengeluhkan pembelian motor listrik dengan subsidi Rp 7 juta dari pemerintah punya waktu tunggu lebih dari satu bulan. Dia hendak membeli motor listrik Polytron tapi mundur gara-gara masa verifikasi tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi?

Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo mengatakan dealer enggan untuk menggunakan dana talangan karena khawatir pencairan ganti rugi atau restitusi lama.

"Verifikasi dilakukan oleh Surveyor Indonesia lewat aplikasi Sisapira yang dibangun Kemenperin. Jadi tugas kita sebagai produsen memastikan produk motornya berhak mendapatkan (syarat subdisi). Dari sisi dealer mendaftarkan dan memastikan lolos verifikasi sebagai dealer yang bisa mengakses Sisapira," buka Tekno kepada detikcom, Rabu (24/5/2023).

-

-

"Dari sisi dealer ada keberatan untuk menalangi subsidi sebelum diganti pemerintah lewat Himbara," jelas Tekno.

Hal ini sebelumnya juga diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Perkumpulan industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko mengatakan motor listrik semakin murah tapi belum diminati masyarakat. Salah satu penyebabnya dealer masih khawatir insentif Rp 7 juta dari pemerintah diganti dalam waktu lama.

"Bagi pengusaha isunya adalah khususnya bagi para dealer-dealer itu isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik dengan skema itu maka yang berjalan restitusi, kalau restitusi itu diberlakukan ada pikiran yang berkembang," ujar Moeldoko dalam Green Economic Forum, CNBC Indonesia, Senin (22/5/2023).

"Wah kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya, nah kemarin sudah kita rapatkan semuanya dipimpin oleh pak Luhut bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak, kalau bisa sebulan dan dua bulan kenapa harus setahun. Ini semuanya sedang dievaluasi," tambah dia.

Syarat penerima subsidi di antaranya penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BUPM), penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira.

Dadang, salah satu warga yang tertarik dengan program subsidi potongan Rp 7 juta motor listrik yang diberikan pemerintah. Dia mendatangi salah satu showroom motor listrik yang mendapat subsidi tersebut di daerah Cikupa, Tangerang.

"Ketika saya ke sana, info dari sales sudah ada 10 orang peminat yang datanya sudah dikirimkan sekitar satu bulan, dan masih belum dapat verifikasi, memang perlu waktu 1,5 bulan katanya," ujar Dadang kepada detikcom, Rabu (24/5/2023).

Dadang mengatakan untuk mengikuti program subsidi motor listrik itu tidak hanya bermodalkan KTP. Dia bilang perlu menyiapkan uang muka sebesar Rp 1 juta. Namun meski sudah menyetorkan DP, bisa saja data tidak memenuhi syarat penerima subsidi motor listrik.

"Untuk DP 1 juta, jika ACC (disetujui) dapat subsidi lanjut proses selanjutnya. Jika tidak ACC DP Rp 1 juta, akan dipotong biaya admin Rp 100 ribu. Berapa lama sisa uang Rp 900 ribu akan kembali ke kita saya tidak tanyakan," tambah dia.

Dadang pun akhirnya membatalkan niatnya untuk meminang program motor listrik tersebut. Dia bilang untuk verifikasi data selama 1,5 bulan terlalu lama.

"Untuk saat ini saya cancel. Pegel nunggunya. Tunggu perbaikan sistem yang mempermudah atau cek siapa yang dapat subsidi," jelas dia.

Simak Video "Tetap Gagah! Wujud Yamaha XSR 155 yang 'Disetrum' Jadi Motor Listrik "
[-]
(riar/lth)