Uni Eropa (UE) telah mengesahkan dan mengadopsi regulasi anti deforestasi (EU Deforestation Regulation/EUDR). Kebijakan itu berpotensi mengucilkan produk sawit dan beberapa hasil perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Eropa.

Menanggapi itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menerangkan bahwa seharusnya sebuah kebijakan harus setara. Ia berpesan jangan diskriminatif.

"Intinya pesan yang ingin kita sampaikan adalah begini, jangan ada hal yang diskriminatif. Tidak boleh itu, kita kan punya produk kita berhak untuk mengekspor ke manapun bahkan kita mengelola ekspor kita berhak," katanya di Kementerian Perdagangan, dikutip Rabu (24/5/2023).

-

-

Dikatakannya, Indonesia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kebijakan ekspor harus mengedepankan juga kesetaraan. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak adil dari negara-negara tertentu ke negara lainnya.

"Ini yang saya ingin address bahwa ada kesetaraan tetapi untuk ekspor kita harus tetap jalan. Kita kan bukan ke Eropa saja tetapi juga ke seluruh dunia. Artinya kesetaraan itu penting," jelasnya.

Persoalan dengan Uni Eropa kebetulan yang belum selesai juga terkait banding melawan Uni Eropa di di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) soal nikel. Jadi, Jerry menegaskan Indonesia akan tetap menjalani proses tersebut.

"Kalau kita bicara soal EU (European Union), kebetulan saya ketua delegasinya untuk EU tahun 2020 soal kelapa sawit. Intinya kita sebagai negara berdaulat punya hak untuk exercise hak kita kalau ada dispute settlement. Kebetulan kan kita masih ada dispute settlement sama EU yang soal CPO sama nikel kita jalani saja kita lihat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyampaikan bahwa Indonesia keberatannya atas regulasi yang baru dibuat Eropa. Hal itu diungkapkan langsung dalam pertemuan dengan Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen di sela-sela KTT G7 Jepang kemarin.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Jokowi dalam pertemuan itu menyatakan Indonesia dan Malaysia akan menyampaikan protes resmi dalam beberapa waktu ke depan dengan mengirimkan perwakilan ke Kantor Administrasi Komisi Eropa di Brussel, Belgia.

"Yang disampaikan Presiden kepada Presiden Komisi Eropa adalah bahwa Indonesia dan Malaysia akan lakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan semua data-data agar UE lebih paham situasi Indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan," ungkap Retno dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Senin (21/5/2023).

Jokowi, kata Retno, juga menyampaikan keberatan atas aturan yang membuat produk sawit dan perkebunan lainnya menjadi tidak bisa masuk ke Eropa. Padahal menurut Jokowi, Indonesia saja sudah berhasil menekan angka deforestasi.

Terkait kebijakan anti deforestasi yang disahkan Uni Eropa adalah aturan yang akan mengeliminasi impor barang-barang yang dianggap berpotensi deforestasi atau penggundulan hutan. Kebijakan ini akan mengurangi pasokan barang yang biasa dijual ke Eropa minyak sawit, kayu, kakao, kopi, hingga karet.

Simak Video " Detik-detik Kapal Muat Sawit 40 Ton Tenggelam di Laut Jambi"
[-]
(ada/zlf)