Jakarta, CNBC Indonesia - Hari ini, Selasa (23/5/2023), Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomifo) Mahfud MD melantik 4 pejabat baru di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ia menegaskan bahwa penggantian pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo sudah direncanakan sebelum mantan Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur BTS 4G. Kasus itu dilaporkan merugikan negara Rp 8 triliun. 

Mahfud menjelaskan pemerintah melalui TPA (tim penilaian akhir) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, yang terdiri dari 2 pejabat eselon 1A dan 2 pejabat eselon 1B.

"SK-nya sudah keluar sebagai Keppres sebelum saya diangkat menjadi Plt menteri. Nah hari ini saya melantik, bukan menggusur. Oleh sebab itu, tadi Keppres-nya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini," kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Selasa (23/5/2023).

Adapun 4 pejabat yang baru dilantik adalah Dirjen PPI Wayan Toni Supriapto (eselon 1A), Irjen Kominfo Arif Tri Hardianto (eselon 1A). Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya R Wijaya Kusumawardhana (eselon 1B), Staf Ahli Bidang Teknologi Muh. Hadiyana (eselon 1B).

Dalam kesempatan yang sama, ada 2 pejabat Kominfo yang juga diberhentikan. Masing-masing adalah Dirjen PPI sebelumnya Ahmad M Ramli, dan Staf Ahli Bidang Sosial, Lala M Kolopaking.

-

-

Terkait pengangkatan 4 pejabat eselon 1 Kominfo, Mahfud juga sesumbar telah berkonsultasi dengan berbagai pihak.

"Saya sudah berkonsultasi memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan. Saya bertemu khusus dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung," ia menuturkan. 

Lebih lanjut, ia meminta para pejabat baru di Kominfo dan jejeran pegawai lainnya untuk tetap tenang di tengah gempuran kasus korupsi di proyek Bakti Kominfo. 

"Semua pejabat dan pegawai supaya bekerja dengan tenang. Tidak usah gelisah karena proses yang akan berlangsung ada prosedur sendiri. Tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum," kata dia.

"Jadi, saudara tenang aja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat atau takut ambil keputusan kalau nanti ada sesuatu bisa ke saya," ia berpesan ke para pejabat eselon 1 Kominfo yang baru. 

Mahfud juga memastikan proyek BTS 4G akan tetap dilanjutkan. Pasalnya, proyek itu sudah berjalan panjang selama 16 tahun. 

"Yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun sebenarnya berjalan dengan baik. Baru terjadi musibah anggaran 2020 dan implementasi 2021. Proses hukum dimulai 2022," ia menjelaskan.

Sebelumnya, mantan Menkomifo Johnny terjerat kasus korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Proyek ini melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), di mana Direktur Utamanya Anang Latif juga jadi tersangka dalam kasus yang sama.

Kasus ini terkait proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Seluruhnya berada di wilayah 3T Indonesia, yakni berada di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Tahun 2021, BAKTI punya komitmen membangun 7,904 BTS 4G di wilayah 3T tersebut. Pembangunan dibagi dalam dua fase selama dua tahun, yakni pada 2021 sebanyak 4.200 desa dan sisanya baru pada tahun berikutnya.

Bakti melakukan kerja sama dengan penyedia jaringan terpilih menandatangani kontrak payung untuk penyediaan tersebut. Melansir detik.com, awalnya adalah ditandatangani Bakti dengan Fiberhome, Telkom Infra dan Multitrans Data yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total nilai RP 9,5 triliun selama 2021-2022.

Namun ternyata pada April 2022, baru 86% yang bisa diselesaikan untuk kedua paket tersebut. Laman Kominfo menyatakan pada fase 1 sekitar 1,900 lokasi telah on air dari target 4.200 desa.

-