Liputan6.com, Jakarta - Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah digodok. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan terkait revisi itu. Alasannya, tentara sekarang sudah profesional.

"Gak usah berlebihan lah atas ketakutan itu, karena tentara sekarang berbeda. Tentara sekarang itu betul-betul profesional, yang menginginkan proefesional itu justru prajurit. Kalau dulu mungkin definisi profesional itu bias, sekarang gak bias, clear ada dalam undang-undang," kata Moeldoko ditemui di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Menurutnya, ruang lingkup TNI saat ini sudah terdefinisikan dengan pas dan baik. Moeldoko mengklaim, sekarang TNI tak lagi melakukan tindakan-tindakan eksesif seperti masa orde baru.

"Tindakan-tindakan eksesif seperti yang lalu tidak mungkin terjadi karena kontrol publik terhadap institusi itu sangat kuat," kata mantan Panglima TNI ini.

Terkait dwi fungsi TNI, Moeldoko memastikan tak mungkin terjadi. Sebab, dari hal itu TNI sudah melakukan reformasi.

"Enggak mungkinlah kita kembali kepada dwifungsi lagi seperti yang lalu, enggak, enggak mungkin. Karena apa, dwifungsi yang lalu itu ya maka dilakukan reformasi, satu yang direformasi adalah doktrin, doktrin-doktrin yang berkaitan sosial politik hilang," tuturnya.

Moeldoko menambahkan, saat ini struktur di tubuh TNI terkait politik sudah hilang. Selanjutnya, tinggal memperbaiki budayanya yang masih melekat.

"Corporate culturenya yg dibenahi dan ini tidak bisa selesai begitu saja, terus berjalan, yang penting adl sebuah komitmen yang kuat dari para pimpinan di TNI," ucapnya.

"Jadi, budaya-budaya dulu masih suka mikirin partai politik sudah enggak ada lagi, clear," jelas Moeldoko.

Aparat keamanan TNI dan Polri memperketat penjagaan gedung DPR/MPR mengantisipasi demo akibat disahkannya RUU Cipta Tenaga Kerja menjadi UU .petugas memeriksa dengan ketat setiap tamu dan kendaraannya yang masuk ke DPR-RI