Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat Politik Ekonomi Kapitra Ampera menilai, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan langkah yang tepat guna mengatasi masalah ini.

Kondisi itu, kata Kapitra, salah satunya dipengaruhi oleh bengkaknya beban APBN terhadap penanganan COVID-19. Kata dia, negara harus mengeluarkan dana ratusan triliun dalam penanganan COVID-19.

"Republik ini sudah mulai terseok-seok ekonominya karena, ada tsunami global salah satunya akibat COVID-19. Sehingga negara harus mengeluarkan dana subsidi sebesar Rp690 triliun," kata Kapitra dilansir dari Youtube CNN Indonesia dikutip Senin (29/8).

-

-

Selain itu, kata Kapitra, beban APBN terhadap bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang membengkak dari semula Rp602,4 triliun menjadi Rp698 triliun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini.

Antara lain kata Kapitra, naiknya harga minyak mentah dunia yang jauh di atas asumsi APBN. Pemerintah dalam APBN mematok harga minyak mentah sebenar US$63 per barel, sedangkan saat ini harganya di kisaran US$100 per barel.

Naiknya harga minyak ini diamini Kapritra salah satunya disebabkan adanya konflik Rusia dan Ukraina. Sebab, rantai pasokan minyak terganggu, karena negara itu merupakan salah satu rantai pasokan minyak.

Kemudian, selisih kurs yang ditetapkan pemerintah dalam APBN. Untuk itu, pemerintah kata dia, harus mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan terhindar dari resesi.

"Kalau tidak hati-hati negara ini terjebak resesi ekonomi yang jauh lebih parah dari negara-negara lain. karena akibat tsunami pandemi ada 60 negara yang gagal. untuk itu pemerintah harus hati-hati mengelolanya," ujar Kapitra.

Salah satu langkahnya, kata Kapitra, pemerintah harus menyesuaikan harga BBM subsidi. Menurut dia, langkah ini merupakan yang paling rasional untuk mengurangi beban APBN di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia dan kurs rupiah.

"Kalau ini dipaksakan terus tanpa ada evakuasi kenaikan, maka negara ini akan mengalami turbulensi ekonomi dan politik, ini yang harus diantisipasi pemerintah. Mau tidak mau ada kenaikan BBM," ujar Kapitra.

Kapitra mengatakan, pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM subsidi karena selama ini program ini kurang tepat sasaran. Bahkan, kata dia, 80 persen masyarakat yang menikmati BBM subsidi merupakan masyarakat mampu.

"80 persen subsidi dinikmati oleh orang kaya, bukan oleh masyarakat yang memerlukannya," kata dia menegaskan.

Selain itu, penyesuaian harga BBM ini lanjut Kapitra, karena harga BBM di Indonesia paling murah bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, langkah ini dinilainya sudah tepat. Mengingat Indonesia saat ini merupakan negara nett impor BBM.

"Negara sudah mensubsidi Rp205 triliun. Kalau ditambah lagi menjadi totalnya menjadi Rp698 triliun," kata dia.

Menurut dia, menyesuaikan harga BBM subsidi merupakan jalan terbaik menyelamatkan APBN dari defisit. Penyesuaian ini diklaim dia tidak berpengaruh pada inflasi. Hal iitu karena ada pemasukan baru untuk negara.

"Sekarang pertumbuhan ekonomi kuartal ke III menurut IMF, Bank Dunia itu 5 persen inflasi 4 persen. Tapi kalau kita paksakan tanpa ada evakuasi ekonomi, inflasi akan bertambah tinggi. Justru dengan menaikkan ini inflasi teratasi, karena ada income baru," ujar Kapitra.

"Kalau kita terus kita paksakan akan menggoyang stabilitas ekonomi. Korbannya masyarakat," lanjut dia.

(inh/inh)