Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo berharap negosiasi Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera selesai paling lambat tahun depan. Hal itu disampaikan saat Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince,  Hiroshima, Jepang, Minggu, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G7 atau G7 Outreach Summit 2023.

"Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan," kata Presiden dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kedua pemimpin memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA untuk segera diselesaikan. Terkait regulasi deforestasi UE, Presiden mengatakan bahwa sejak awal pembahasan, Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut. Menurut Kepala Negara, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

"Proses benchmarking dengan 'cut of date' mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif," kata Presiden.

Presiden Jokowi merinci laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Menurut Presiden, kondisi tersebut merupakan laju terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan.

Terakhir, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels, Belgia, untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan dan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE, serta dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.