Jakarta -

Pemerintah menaruh perhatian pada perbaikan jalan-jalan rusak di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan setelah heboh di media sosial, hingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengecek langsung jalan rusak di daerah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, pihaknya akan menggencarkan perbaikan jalan rusak di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Adapun langkah perbaikan jalan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Berikut 3 Fakta Perbaikan Jalan Rusak di Daerah:

1. Dana Rp 14,9 T dari APBN

Hedy mengatakan, secara keseluruhan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak. Namun pada tahun ini, eksekusi akan dimulai menggunakan anggaran Rp 14,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

-

-

"Instrumen pertama dukungan kita itu dana alokasi khusus (DAK) jalan. Kedua adalah bantuan pemerintah dari APBN reguler. Ketiga adalah Inpres," terangnya saat ditemui awak media di Kantor Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2023) kemarin.

"Jadi karena DAK dan regular kita nggak cukup mendukung, maka kita mengeluarkan Inpres. Jadi ini sifatnya lebih top down, makanya Pak Presiden turun, Pak Menteri turun (ke lapangan)," sambungnya.

2. Perbaikan Mulai Juni

Hedy menyampaikan, pihaknya akan segera melaksanakan perbaikan jalan pada Juni 2023 . "Nah yang sudah kita akan segera laksanakan adalah Rp 14,9 triliun. Kita harapkan Juli sudah bergerak, kalau bisa Juni," ujarnya.

Ada sejumlah kriteria bagi jalanan yang masuk ke dalam kategori diprioritaskan perbaikannya berdasarkan Inpres tersebut. Pertama, jalan tersebut harus dalam keadaan rusak. Selanjutnya mendukung ekonomi dan konektivitas dengan jalan tol.

Hedy menambahkan, pembangunan akan dimulai dari daerah-daerah prioritas serta dengan mempertimbangkan kesiapannya menyangkut desain, lahannya tidak bermasalah, serta dokumen lingkungan yang memadai.

3. Jalan Rusak yang Dicek Jokowi

Adapun titah untuk menggenjot perbaikan jalan daerah yang rusak ini diminta Jokowi setelah melakukan safari ke sejumlah daerah untuk mengecek jalan rusak usai viral di medsos. Sejak awal Mei, Jokowi telah mengecek jalan rusak di tiga provinsi, yaitu Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.

Jokowi langsung mengambil alih perbaikan jalan tersebut, khususnya jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten atau kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten atau kota," ujar Jokowi dalam kunjungan terakhirnya mengecek jalan rusak di Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).

Lampung menjadi lokasi pertama yang dikunjunginya pada awal bulan Mei. Kala itu, kondisi jalan di Lampung yang mengalami kerusakan parah viral di media sosial bahkan sampai disebut-sebut 'Dajjal' oleh netizen.

Usai melakukan kunjungan, ia mengungkapkan kerusakan jalan yang terjadi sudah cukup lama, maka dari itu perbaikan kerusakan jalan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah bakal mengucurkan Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung.

Selanjutnya Jambi. Jokowi menjabarkan, dari 10.000 km jalan kabupaten/kota di sana, hampir separuhnya atau sekitar 4.600 km mengalami kerusakan. Kemudian jalan provinsi ada sepanjang 1.030 kilometer dan yang rusak seperempatnya atau sekitar 250 km. Sementara itu, jalan nasional ada 1.300 km dan yang rusak 130 km.

Terbaru, Jokowi melanjutkan safarinya dengan mengunjungi Sumatera Utara. Dia mengungkapkan, jalan nasional yang mengalami kerusakan ada sepanjang 260 km dari total 2.600 km. Sementara untuk jalan provinsi saat ini yang mengalami kerusakan sekitar 340 kilometer dari total 3.005 km. Terakhir untuk jalan kabupaten/kota, dari total 33.000 km, jalan yang rusak ada 13.000 km.

Jokowi menyatakan, pemerintah pusat bakal ikut mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Sumut. Namun, pemerintah daerah juga harus ikut andil di dalamnya. Pemerintah pusat, kata Jokowi, sudah menyiapkan anggaran Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan di kawasan tersebut.

(ara/ara)