Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing
berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalokasikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sesuai visi-misi kepala daerah.

"Mereka (SKPD) juga harus mengikuti aturan berlaku demi kepentingan masyarakat luas," katanya di Jakarta, Rabu, menanggapi cuitan Musni Umar yang menyebutkan pembayaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) baru dibayar 50 persen.

Dia berpendapat kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih berpihak kepada masyarakat Jakarta.

 

Menurut dia, cuitan itu merupakan pengemasan informasi dengan misi membentuk opini atau menggiring persepsi publik (framing).

 

Padahal, setiap kepala daerah memiliki program strategis lain yang tujuannya sama untuk menyejahterakan masyarakat dan menjadikan Jakarta sebagai kota global.

   

Idealnya, masyarakat melihat secara makro alokasi anggaran itu. Termasuk efektif atau tidak penggunaannya anggaran tersebut.

 

Menurut dia, setiap pemimpin di dunia memiliki program prioritas tertentu yang berdampak pada pengalihan pengalokasian anggaran.

  "Substansinya bukan di situ. Menurut saya, bagaimana penggunaan APBD di era Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang. Penggunaan APBD-nya itu untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

​​​​​​Sepanjang untuk rakyat dan tidak dikorupsi, itu hal wajar. "Karena setiap pemimpin akan mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang lebih urgen," kata Emrus.

 

 

 

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2023