Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan para tenaga kerja mendapatkan hak-haknya.

Permintaan itu disampaikan Mawardi Yahya, saat membuka acara pemberian penghargaan Paritrana Award 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Palembang, Jumat.

Menurut Mawardi, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan para tenaga kerja mendapatkan hak-haknya dari perusahaan yang memberi pekerjaan.

Atau mungkin tidak berlebihan bila hal ini dinilai sebagai tugas sangat mulia yang diamanahkan kepada setiap kepala daerah, karena manfaatnya menyangkut kesejahteraan tenaga kerja di daerahnya, ujarnya menambahkan.

Dia menyatakan pula, pihaknya melalui Dinas Ketenagakerjaan Sumsel bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkomitmen penuh merealisasikan 100 persen tenaga kerja yang tersebar di 17 kabupaten kota terdaftar sebagai peserta Jamsostek.

Ia menyampaikan, jaminan itu memilik empat program perlindungan, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan data laporan dari Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan dalam waktu satu tahun terakhir telah menyalurkan klaim jaminan program perlindungan total senilai Rp1,4 triliun.

"Bukan hanya tenaga kerja bidang formal yang jumlahnya diperkirakan ratusan ribu orang, tapi juga mereka yang ada di sektor non formal jadi perhatian," katanya, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan Bambang Utomo.

Di sisi lain, Mawardi mengaku sangat mengapresiasi setiap pimpinan perusahaan yang telah berdedikasi secara konsisten menunaikan hak-hak para pekerja mereka khususnya yang berada di wilayah Sumsel.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Muhammad Faisal menjelaskan pekerja informal sebagian besar merupakan pengendara jasa angkutan transportasi daring, pedagang di pasar, pelaku bisnis digital dan termasuk mahasiswa.

Setiap kepesertaan tersebut mengikuti minimal dua program jaminan sosial, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) karena tergolong dalam kategori perorangan.

Ia mengaku optimistis, jumlah kepesertaan program jaminan sosial informal tersebut dapat terus bertumbuh mencapai target secara nasional yakni sebesar 10 persen dari jumlah keseluruhan peserta seiring kondisi penyebaran COVID-19 yang mulai melandai saat ini.
. BPJS Ketenagakerjaan berikan beasiswa untuk 125 anak di Aceh
. BPJS-LLDikti Wilayah XIII tingkatkan cakupan perlindungan sosial

Pewarta: Muhammad Riezko Bima Elko
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023