Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pekan depan berencana untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Estonia, guna mengakselerasi kerja sama pemerintahan digital.

 

Ini dilakukan lantaran Estonia telah mengembangkan digital society, atau sistem layanan pemerintah berbasis teknologi informasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan warganya selama lebih dari dua dekade. 

 

"Estonia ini salah satu negara dengan pelayanan digital terbaik, dan kita minggu depan akan melakukan MoU dan kerja sama," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5/2023).

 

Anas mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 132/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah diteken Presiden Joko Widodo. Harapannya, beleid tersebut bisa menjadi dasar untuk digitalisasi pemerintahan.

 

Menurut dia, kerja sama dengan Estonia menjadi langkah penting untuk transformasi digital pemerintahan. Terlebih, Indonesia memiliki wilayah luas, penduduk yang besar, serta keragaman latar belakang sosial masyarakatnya. 

 

"Wilayah Indonesia ini sangat luas dan jumlah penduduknya besar, maka diperlukan sistem pemerintahan digital agar layanan kepada masyarakat lebih efisien dan lebih cepat. Maka harapan kami, kerja sama dengan Estonia ini menjadi langkah percepatan penerapan SPBE dan digitalisasi pemerintahan," ungkapnya.

 

Dikutip dari e-estonia.com, negara di kawasan Baltik ini menerapkan pemerintahan digital sejak 1997. Sejak saat itu Estonia menciptakan program berbasis digital yang diluncurkan dari tahun ke tahun, seperti e-Tax, X-Road, I-Voting, Digital ID, e-Health, dan lain sebagainya.