Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikritik Partai Demokrat karena ikut campur dalam Pilpres 2024.

Kritikan ini muncul usai Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.

Ngabalin menyampaikan bahwa Jokowi hanyalah pembina politik, bukanlah ketua umum partai politik. Dia lalu menyinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai ketua umum partai saat menjadi Presiden keenam RI.

"Dia paham enggak kalau Jokowi itu bukan presiden yang langsung jadi ketum partai? Bukan presiden yang langsung memimpin dan memiliki partai politik? Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi Ketum Partai Demokrat, bukan. Jokowi itu adalah one of the people leader, sebagai pembina politik," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Dia mengatakan sebagai kepala pemerintahan, Jokowi bertanggung jawab apabila ada gonjang-ganjing politik di Tanah Air. Terlebih, Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu ini, kalau gonjang ganjing politik di Tanah Air itu terjadi, maka yang akan merugikan kita, bangsa ini, itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah," ujarnya.

Ngabalin menuturkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga kini belum mengumumkan siapa saja calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024. Sehingga, kata dia, tak ada masalah apabila Jokowi mengundang para ketum partai politik di Istana.

"Siapa saja boleh (dipanggil ke Istana), kalau presiden berkepentingan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara, apalagi dalam urusan politik," jelas Ngabalin.