Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam orang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) kota Bandung dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan CCTV dan layanan internet program Bandung Smart City tahun 2022-2023.

Keenam ASN Dishub Kota Bandung itu yakni Apep M S selaku Kasi Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian (PNS Dishub Kota Bandung), Asep Kurnia selaku Kabid Angkutan dan Pengujian (PNS Dishub Kota Bandung), Santi P selaku Kasi Manajemen Angkut (PNS Dishub Kota Bandung).

Kemudian Dede Agus selaku Kasi Pengujuan Kendaraan B (PNS Dishub Kota Bandung), Panji K selaku Kabid Sarpras Transportasi (PNS Dishub Kota Bandung), dan Fahrijal sebagai Kasi Alat Penerangan Jalan (PNS Dishub Kota Bandung).

"Pemeriksaan dilakukan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, Jalan Jawa No 08-10 Babakan, Ciamis, Bandung," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana.

Dalam kasus ini Yana Mulyana dijadikan tersangka bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dishub Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Sony Setiadi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membeberkan awal mula mereka menerima suap. Sekitar Agustus 2022, Andreas Guntoro dan Sony Setiadi menemui Yana Mulyana di Pendopo Wali Kota. Mereka berharap mendapat poyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi Khairul Rijal.

Kemudian pada Desember 2022 Sony Setiadi kembali menemui Yana Mulyana bersama dengan Khairul Rijal. Dalam pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari Sony kepada Yana dan Dadang untuk mengondisikan agar PT CIFO mendapat proyek pengadaan jasa internet di Dishub Bandung.

Belum genap setahun Wali Kota Bandung, Yana Mulyana terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta empat orang lainnya dinyatakan memenuhi dugaan unsur tindak korupsi program smart city.