Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkap alasan pemerintah menurunkan batas bawah nilai ekspor CPO yang dikenakan bea keluar. 

Direktur Komunikasi dan Hubungan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kebijakan itu tak lain adalah untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tercukupi.

Pemerintah berharap dengan penurunan batas bawah ini jumlah ekspor CPO bisa dikontrol dan tak akan sebanyak sebelumnya.

-

-

"Threshold-nya diturunin, itu berarti sinyal dari pemerintah untuk lebih mengamankan kebutuhan dalam negeri. Karena apa? karena pengenaan bea keluar itu adalah barrier to export," ujarnya di Bandung, Kamis (11/8).

Penurunan nilai batas bawah ekspor yang dikenakan bea keluar ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Melalui PMK ini, nilai ekspor yang dikenakan bea keluar menjadi minimal US$680 per metrik ton, dari sebelumnya sebesar US$750 per metrik ton di PMK 39/2022.

Artinya, jika pelaku usaha melakukan ekspor dengan nilai US$680 per MT bakal langsung dikenakan bea masuk yang ditetapkan yakni US$3 per MT - US$288 per MT.

Selain itu, Nirwana menyebut kebijakan ini sebagai kompensasi pemerintah karena telah mencabut larangan ekspor CPO. Jadi dalam hal ini, pemerintah tetap memperbolehkan ekspor produk CPO dan turunannya, tapi nilai yang dikenakan bea keluar diperkecil.

[-]

"Jadi ini tetap boleh ekspor, tapi kebutuhan dalam negeri juga lebih pasti. Itu prinsipnya begitu," kata dia.

Dengan kebijakan ini, ia menekankan pemerintah tak takut ekspor CPO turun. Sebab, tujuan utamanya adalah untuk mengamankan produk dalam negeri.

"Lho nggak apa-apa (ekspor turun), karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kan kemarin dilarang ekspor trus dicabut, tapi thresholdnya kita turunkan," pungkasnya.