Sementara itu, Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan mencatat hingga 27 April 2023, Posko THR telah menerima 2.353 aduan seputar pembayaran THR kepada 1.515 perusahaan. Namun, yang baru ditindaklanjuti sebanyak 358 aduan.

"Hingga hari ini, tanggal 27 April jumlah laporan yang masuk 2.353 untuk 1515 perusahaan, yang sudah ditindaklanjuti adalah 358 aduan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kepada Liputan6.com, Kamis (27/4/2023).

Adapun jenis aduan yang masuk, terdiri dari 1.190 aduan THR tidak dibayarkan, 772 THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 391 THR yang terlambat dibayarkan.

"Materi aduan menyangkut THR tak dibayarkan 1.190, THR tidak sesuai ketentuan 772, dan THR terlambat 391," ujarnya.

Bagi perusahaan yang mencicil THR kepada pekerja/buruh, termasuk kedalam kategori jenis aduan THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Posko Satgas THR Keagamaan 2023 masih buka hingga besok 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023.

Sebelumnya, Anwar Sanusi mengatakan, perusahaan di Provinsi DKI menjadi daerah terbanyak yang diadukan ke Posko THR, kemudian di urutan kedua terbanyak adalah perusahaan di Provinsi Jawa Barat.

Sementara daerah paling sedikit aduan adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum ada aduan tentang THR.

Rencananya usai Cuti Bersama, Kementerian Ketenagakerjaan akan menggelar Rapat Koordinasi dengan Dinas-dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan, sehingga aduan yang telah terdata bisa ditindaklanjuti.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com