Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar tiga operasi tangkap tangan (OTT) selama delapan hari. Hasil dari ketiga operasi penindakan lewat OTT KPK tersebut berhasil meringkus Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengklaim operasi senyap yang dilakukan pihaknya bukan untuk mengalihkan isu bocornya dokumen penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM yang diduga dilakukan Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri.

"Tidak benar itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja. Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (18/4/2023).

Ali menjelaskan, operasi tangkap tangan membutuhkan persiapan yang matang. Menurut Ali, giat tangkap tangan membutuhkan tim yang solid demi mengungkap adanya perbuatan tindak pidana korupsi.

"Itu persiapannya tidak sehari dua hari, dibutuhkan kerja tim dengan matang. Bukan kerja perorangan," ucap Ali.

Meski demikian, Ali menghormati adanya pelaporan dugaan bocornya dokumen rahasia penyelidikan ke Dewan Pengawas KPK. Ia meyakini, Dewas KPK akan bekerja profesional menangani aduan tersebut.

"Terkait pelaporan kami hargai itu, kami serahkan sepenuhnya ke Dewas KPK. Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis. Tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail," kata Ali.