PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) membantah bekerja sama dengan PT Dos Ni Roha (DNR) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) presiden berupa beras di Depok, Jawa Barat.

VIP of Quality Assurance and Facility Management JNE Samsul Djamaludin mengatakan pihaknya menjalin kontrak dengan perusahaan StoreSend eLogistic Indonesia (SSI) sebagai rekan pemerintah dalam penyaluran beras bansos pada Mei hingga Juni 2020.

"Kerja sama kita untuk proyek distribusi beras untuk warga penerima manfaat, kami hanya bekerja sama dengan SSI, StoreSend eLogistic Indonesia, bukan DNR," ujar Samsul dalam konferensi pers, Kamis (4/8).

-

-

Pada kesempatan ini, kuasa hukum JNE Hotman Paris Hutapea mengatakan dalam kontrak JNE dengan SSI disebut setiap kerusakan yang terjadi pada beras bansos dalam pengiriman akan ditanggung oleh perusahaan logistik itu.

Oleh karena itu, saat 3,4 ton beras rusak akibat hujan selama perjalanan, JNE langsung mengganti dengan beras yang baru. Total ganti rugi yang ditanggung JNE adalah Rp37 juta.

"Beras yang rusak hanya 3,4 ton atau 0,05 persen. Rusak karena hujan. Yang rusak sudah kita ganti dengan cara meminta beras yang baru, kemudian kita kirim ke rakyat," ujar Hotman.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan PT DNR merupakan vendor yang memegang distribusi paket bansos dari pemerintah ke wilayah Depok pada 2020. Sementara pada periode yang sama, JNE merupakan pihak yang digandeng PT DNR untuk mendistribusikan paket sembako ke masyarakat.

"Jumlah beras yang dikirim JNE dalam kontrak dari PT DNR sebagai pemenang kontrak dari pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini sekitar ratusan ribu ton," tuturnya dalam konferensi pers, Senin (1/8).

Namun, polisi kemudian menghentikan penyelidikan temuan beras bansos Presiden dikubur di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Polisi tidak menemukan adanya unsur tindak pidana.

"Proses penyelidikan kita hentikan," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis, Kamis (4/8).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengungkapkan penghentian penyelidikan itu berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Bulog, hingga JNE.

[-]