Jakarta -

Pemerintah tak henti-hentinya memperbaiki kerusakan Jalur Pantura. Bahkan, biaya perbaikannya dalam enam tahun terakhir tembus hingga Rp 6,5 triliun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan dapat diasumsikan pihaknya menggelontorkan dana perbaikan jalan Pantura Rp 1-1,3 triliun per tahunnya.

"Dalam enam tahun terakhir kami laporkan anggaran kita di Pantura itu sekitar Rp 6,5 triliun. Kemudian untuk 2023 tadi kita sampaikan Rp 1,3 triliun. Jadi alokasi kita sejauh ini optimasinya berada di angka-angka sekitar Rp 1-1,3 triliun (per tahun)," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

-

-

Secara keseluruhan, saat ini tercatat kemantapan Jalur Pantura berada pada level 96,15%. Artinya 4% dari keseluruhan panjang jalan atau sekitar 60-70 km dari Jalur Pantura bermasalah.

Hedy membeberkan alasan di balik kerusakan yang terjadi sehingga pemerintah harus menggelontorkan biaya yang besar untuk perbaikan Jalur Pantura, salah satunya masih minimnya truk atau kendaraan berat yang lewat tol.

Adapun berdasarkan catatan Bina Marga, pada 2021 sebanyak 18,52% kendaraan berat melintasi tol. Namun, angka ini menurun pada 2022 menjadi 16,63%.

"Ini menjadi problem karena dulu kita berharap bahwa truk akan banyak menggunakan jalan tol, tapi ternyata jalan favorit truk itu masih jalan non tol. Itu sebabnya kita tetap mengeluarkan biaya preservasi yang cukup besar mencapai Rp 1,3 triliun," ujarnya.

Pada awalnya, Hedy menduga masalah terletak pada besaran tarif tol. Akan tetapi, diduga ada masalah lain yang membuat sopir truk enggan lewat tol.

"Kita dulu sudah pernah melakukan pemotongan besar-besaran sesuai perintah Presiden Jokowi sampai Rp 1.000 per km, tapi rupanya ada faktor-faktor lain di samping masalah tarif saya kira terkait masalah truk ini," ujarnya.

Banyak pengendara pilih Jalur Pantura. Cek halaman berikutnya.