Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) saat menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan \"Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024\" di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/4/2023). (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)

Elshinta.com - Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan pemerintahan digital secara terintegrasi dengan menyatukan kekuatan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik hingga pada proses penanganan stunting melalui aplikasi Sayang Warga.

"Sebetulnya Sayang Warga adalah SupperApp Kota Surabaya terkait data seluruh warga Kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, di tahun 2023, data yang dihasilkan oleh SupperApp Sayang Warga bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, serta mensejahterakan masyarakat.

Aplikasi Sayang Warga yang dibesut oleh Wali Kota Eri, kini telah digunakan oleh 38.000 Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan pendataan di lingkungan perkampungan. Untuk itu, seluruh kebijakan Pemkot Surabaya, mulai dari pelayanan publik hingga pemberian intervensi, dilakukan berdasarkan data yang terhimpun dari aplikasi Sayang Warga.

"Dalam satu RT saya bisa mengetahui siapa saja yang menganggur, ada atau tidak balita stunting, berapa jumlah hamil, hingga siapa saya yang membutuhkan kursi roda. Karena lewat SupperApp ini data berdasarkan NIK, by name by addres," ujarnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri mengaku bahwa di tahun 2022, Pemkot Surabaya fokus dalam penanganan stunting. Hasilnya, dengan kolaborasi antar PD (Perangkat Daerah) dan seluruh stakeholder, angka stunting di Kota Surabaya turun secara drastis. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8 persen, terendah di Indonesia.

"Tahun 2023, kami konsentrasikan SupperApp data itu untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, investasi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Karena 86 persen anggaran pengadaan kita sudah TKDN, yang kemarin saja sudah 3,3 triliun. Target saya tahun ini 95 persen dan dengan SupperApp ini kita akan terus bergerak," ucapnya.

Meski begitu, Wali Kota Eri menerangkan, Pemkot Surabaya terus mengimplementasikan pemerintahan digital secara terintegrasi. Bahkan, hal telah dibuktikan oleh Pemkot Surabaya, dimana Wali Kota Eri telah menerima penghargaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam ajang Digital Government Award di Jakarta pada Senin, (20/3) lalu.

"Dengan digitalisasi, tidak hanya berdampak dalam satu bidang, tetapi bagaimana digitalisasi yang kita lakukan akan terkoneksi dengan satu yang lainnya. Seperti antar PD saling terintegrasi, sehingga semua permasalahan kota bisa terselesaikan dengan satu data SupperApp Sayang Warga," katanya.

Pernyataan Wali Kota Eri tersebut juga disampaikan pada saat menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan "Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024" di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/4).