Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan kendala dalam proses pembangunan jalan tol atas laut, yakni Tol Semarang-Demak. Ada kendala ganti rugi tanah musnah, hingga penyelesaian salah satu ruasnya berpotensi molor satu tahun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan masalah itu terjadi di ruas Semarang-Sayung. Ruas tol tersebut sudah dalam kontrak pembangunan, namun pihaknya masih berupaya menyelesaikan permasalahan tanah musnah tersebut.

"Kita saat ini dalam tahap penyelesaian masalah tanah yang sedikit rumit. Saat ini karena ada masalah tanah musnah, kita rencanakan awalnya 2024, Semarang-Sayung mungkin baru dapat kita selesaikan di 2025," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

-

-

Tanah musnah yang dimaksud Hedy merupakan tanah yang sudah tenggelam akibat banjir rob. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, pemilik tanah musnah akan mendapat ganti rugi berupa kerohiman yang nilainya 25% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Di sisi lain, muncul penolakan dari warga menyangkut skema ganti rugi tersebut.

Belum lama ini juga pemerintah telah meresmikan Tol Semarang-Demak Seksi II ruas Sayung-Demak. Namun untuk melanjutkan pembangunan ruas Semarang-Sayung, pihaknya harus menyelesaikan kendala tanah musnah tersebut.

Hedy mengatakan, permasalahan banjir memang kerap terjadi di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, hingga berujung pada kerusakan jalan. Permasalahannya pun beragam, mulai dari banjir lokal hingga banjir rob.

"Pantura Semarang-Demak itu legend karena itu daerah rob. Demikian juga yang sering kita kerjakan, Pantura di daerah Batangan, Lingkar Kudus, Pati, itu juga daerah langganan banjir dan itu problem karena banjirnya nggak selesai-selesai. Dan kita tahu bahwa jalan itu sangat sensitif dengan kondisi basah," terangnya.

(ara/ara)