Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) di ruas Sudirman-Thamrin Jakarta diusahakan berlaku mulai akhir 2019.

Menurut Bambang semakin macet pada ruas jalan yang menerapkan ERP, praktis tarif ERP per mobil yang dikenakan bakal semakin mahal.

Namun Bambang mengaku belum mengetahui besaran tarif untuk ERP Jakarta. Ia menjelaskan di sejumlah negara sekali melintas tarifnya mulai Rp5 ribu hingga Rp20 ribuan per mobil.

"Tarif progresif. Ini sistemnya orang yang membuat kemacetan akan dikenai cash. Itu dilihat semacet apa kondisi jalannya. Makin macet ya makin mahal. Kalau jalan kosong dan lancar biaya makin murah," kata Bambang dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).

Bambang menjelaskan saat ini BPTJ tengah mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merestui sistem tersebut, terutama penerapan di daerah 'Ring 1' meliputi kawasan MH Thamrin-Sudirman.

Ia melihat kawasan itu harus diutamakan untuk penerapan ERP karena moda transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) akan segera beroperasi. Diketahui, MRT rute Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat bakal diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019.

Tidak hanya MRT, BRT (bus rapid transit) atau biasa dikenal dengan Transjakarta juga sudah lebih dulu mengakomodir perjalanan masyarakat Ibukota di kawasan tersebut.

"Jadi tidak ada lagi alasan mana angkutan massalnya. Nah ini sudah ada angkutan masal, supaya berpindah semua. Jadi BPTJ mendorong untuk segera karena kewenangan ada di Pemprov DKI," kata Bambang.

Bambang menambahkan bahwa memang seharusnya ERP segera diterapkan juga karena sistem ganjil genap dinilai tidak lagi cocok mengawal kemacetan Ibukota. Kemacetan terpantau terus meningkat meski ganjil genap berlaku saat ini.

Di sisi lain jumlah kendaraan di Jakarta populasinya terus mengalami pertumbuhan. Data terakhir Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya jumlah penerbitan STNK baru di kawasan Jabodetabek pada 2018 mencapai 19.996.183 unit, sementara 2017 18.967.738 unit.

"(Siap atau tidak) Ya kami dorong (Pemprov DKI). Kalau enggak makin parah ini," tutup Bambang. (ryh/mik)