Adil juga pernah menyedot perhatian publik pada akhir 2022. Saat itu ia menyampaikan kalau Kementerian Keuangan diisi oleh “setan dan iblis”. Hal ini lantaran pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi dari Kepulauan Meranti yang dinilai tidak sesuai.

Dia mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis, 8 Desember 2022.

Muhammad Adil menuturkan, 2022, Meranti menerima Dana Bagi Hasil sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel. "Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," kata Bupati dikutip dari laman merantikab.go.id.

Muhammad Adil menegaskan, DBH di tempatnya tak menurun, akibat minyaknya yang bertambah banyak.

"Bahkan hampir 8.000 barel per day. Untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar," kata dia seperti dikutip akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau.

Karena itu, dia mempertanyakan kenapa pembagiannya berkurang dan tak diberikan kepada Meranti.

"Kalau pusat tidak mau mengurusi kami, mengurusi Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau bapak tak paham dengan omongan saya, atau perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin kan," kata Adil.