Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran China lewat China Development Bank (CDB) disebut meminta Indonesia ikut menanggung biaya bengkak (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan masalah pembengkakan biaya KCJB masih dibahas oleh pemerintah.

"Memang beberapa waktu lalu disampaikan permasalahan cost overrun. Tentang cost overrun ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini juga di-cover oleh pemerintah Indonesia," ujar Wahyu dalam konferensi pers, Selasa (26/7) lalu.

-

-

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah digagas sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelum China memegang proyek ini, Negeri Tirai Bambu tersebut sempat beradu kuat dengan Jepang, negara yang lebih dulu melakukan studi kelayakan proyek ini.

Pada 2014 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menginisiasi studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA).

Awalnya, pemerintah mengkaji proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 748 km. Kala itu, JICA bersedia menalangi biaya pelaksanaan studi tersebut. Hasilnya, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp100 triliun.

Pemerintah pun memutuskan untuk membangun proyek tersebut secara bertahap. Lalu, timbul gagasan untuk lebih dulu membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 150 km dengan proyeksi investasi Rp67 triliun.

Setelah itu, China mengutarakan minat untuk menggarap proyek tersebut.

Pada 2015, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kala itu mengungkapkan perusahaan asal Jepang dan China mengikuti 'kontes kecantikan' untuk memperebutkan proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung yang akan dibangun pemerintah.

"Mereka keduanya telah melakukan studi, sehingga tinggal keputusan pemerintah siapa yang akan memenangkan. Kesimpulannya kami akan membuat proses beauty contest, sehingga nanti siapa yang terbaik yang akan menang. Pemerintah akan memberi award pada hasil beauty contest ini," ujar Sofyan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan.

Lalu bagaimana proposal China dan Jepang yang diberikan kepada pemerintah dalam buku bertajuk 'Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Maret 2018'?

Proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US$5,13 miliar. Tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).

Sementara, proposal Jepang berisi nilai penawaran sebesar US$6,2 miliar. Ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, serta pembengkakan biaya ditanggung pemerintah.

Pada 2016, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara China Development Bank dengan KCIC.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam pembangunannya, anggaran KCJB mengalami pembengkakan. Pada September 2021, anggaran proyek ini membengkak menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun (kurs Rp14.280). Proyek infrastruktur ini sebelumnya dianggarkan US$6,07 miliar atau setara Rp86,67 triliun.

Penyelesaian proyek ini juga terancam mundur akibat kurangnya modal. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan hal tersebut bisa terjadi jika modal negara yang diberikan dalam bentuk PMN tidak segera cair.

Ia mengatakan keterlambatan pencairan akan membuat kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek hanya bisa bertahan hingga September 2022 mendatang

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini (PMN) tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga," ujarnya dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).

Didiek menuturkan jika PMN tidak bisa turun tahun ini, maka penyelesaian proyek KCJB yang direncanakan selesai Juni 2023 tidak akan terwujud.

Pada Juni 2022 lalu, PT KCIC juga membeberkan peluang terjadinya pembengkakan biaya (cost everrun) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penambahan biaya diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun yang berasal dari pajak dan pengadaan lahan.

[-]