Masalah Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) seperti tak ada habisnya. Yang terbaru, China Development Bank (CDB) disebut meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah masih membahas pembengkakan biaya proyek KCJB.

"Memang beberapa waktu lalu disampaikan permasalahan cost overrun. Tentang cost overrun ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini juga di-cover oleh Pemerintah Indonesia," ujar Wahyu dalam konferensi pers, Selasa (26/7).

-

-

Berdasarkan hitungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, pembengkakan biaya proyek KCJB maksimal sebesar US$1,9 miliar atau Rp28,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Meski sudah ada proyeksi, KAI masih akan menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KAI adalah pemimpin (lead) konsorsium proyek KCJB bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Anggota konsorsium terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII.

PSBI memiliki 60 persen saham di operator proyek KCJB, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Lalu, 40 persen saham KCIC digenggam oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Hitungan KAI rupanya berbeda dengan KCIC. Menurut Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, proyek KCJB berpotensi bengkak US$2,6 miliar atau Rp39 triliun selama 2019-2022.

Beruntung, biaya itu berhasil ditekan menjadi US$1,67 miliar atau Rp25,05 triliun. Kendati demikian, KCIC memproyeksi pembengkakan biaya proyek KCJB berpotensi bertambah Rp2,3 triliun yang berasal dari pajak dan pengadaan lahan.

Jika benar demikian, maka total pembengkakan biaya proyek KCJB versi KCIC menjadi sekitar Rp27,35 triliun atau beda tipis dengan hitungan KAI yang sebesar Rp28,5 triliun.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,1 triliun untuk mendanai sebagian pembengkakan biaya proyek KCJB kepada pemerintah.

"PMN tersebut dibutuhkan karena saat ini KAI sedang dalam proses pemulihan setelah beberapa tahun terakhir terimbas pandemi," kata Joni.

Terlebih, KAI mendapatkan dua proyek penugasan sekaligus dan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua proyek yang dimaksud, yakni LRT Jabodebek dan KCJB.

Joni menjelaskan beberapa faktor yang membuat biaya proyek KCJB bengkak, yakni dana untuk engineering, procurement, and construction (EPC), pembebasan lahan, biaya head office, dan pra operasi.

Namun, usulan PMN tersebut belum juga cair dari pemerintah. Padahal, proyek KCJB ditargetkan beroperasi tahun depan.

Pada saat yang sama, Joni juga belum bisa memastikan berapa porsi pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pihak Indonesia.

Redaksi telah mencoba menanyakan hal ini kepada Sekretaris Perusahaan KCIC Rahadian Ratry serta Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto terkait porsi yang harus ditanggung Indonesia dalam menutup pembengkakan biaya proyek KCJB. Namun, belum ada respons hingga berita ini diturunkan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Ketua Komite KCJB. Anggota komite terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Bersambung ke halaman berikutnya...