Pencapaian target tersebut juga dipengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerja sama dengan para non state actors.

Sasaran pembangunan dalam RKP 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan ditekan ke angka 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5-5,7 persen, rasio gini 0,375-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110 poin, Nilai Tukar Petani 105-108 poin.

“Upaya pencapaian target tersebut juga dipengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerja sama dengan para non state actors,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Kamis.

Tema RKP 2024 yang diangkat oleh pemerintah adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi highlight dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui delapan arah kebijakan, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, lalu penguatan daya saing usaha.

Arah ke-4 adalah revitalisasi industri dan penguatan riset terapan agar sektor industri manufaktur bisa menembus angka 20 persen, kemudian arah selanjutnya adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Tentu tidak hanya pada tingkat nasional, sasaran pembangunan juga akan diturunkan pada level wilayah dan provinsi. Penjabaran target pembangunan nasional pada level daerah ini menuntut adanya kesatuan gerak langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita kita bersama,” kata Suharso.

Tanpa adanya kolaborasi yang baik dan harmonis antara pusat dengan daerah, ujarnya lagi, maka target pembangunan pasti sulit dicapai.

Menurut dia, masih banyak yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas seluruh kegiatan pembangunan hingga tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 21 persen indikator pembangunan nasional yang memiliki kinerja stagnan dan menurun.

Karena itu, diperlukan kerja ekstra dalam menuntaskan target-target yang hendak dicapai pemerintah.

“RKP 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika internal maupun eksternal dalam merencanakan program-program yang harus dituntaskan pada tahun 2024. Jadi, tidak ada kegiatan yang kita tinggalkan sehingga menjadi proyek-proyek yang mangkrak,” kata Menteri Bappenas.
. Bappenas tetapkan 8 arah kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023