Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menilai hal yang wajar jika PDIP memberikan syarat posisi calon presiden (capres) jika bergabung dengan koalisi besar. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu memiliki kursi terbanyak di Parlemen.

"Wajar aja dong kalau PDIP itu menginginkan seperti itu wong PDIP partai terbesar, kursinya paling banyak dan hasil-hasil survei masih paling tinggi. Kalau kemudian meletakkan syarat itu sangat wajar," kata Arsul, saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Meski demikian, dia mengatakan, bahwa pembahasan capres yang akan diusung oleh koalisi besar masih terus dibahas.

"Masih ada pembicaraan (capres yang diusung), itu menggelinding terus itu," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP mengaku setuju dengan rencana pembentukan Koalisi Besar dari gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka jatah capres harus dari kader partai kepala banteng tersebut.

"Sama-sama terbuka bagi PDIP (bergabung dengan koalisi besar). Proses pemilu berjalan dengan lancar agendanya tidak diundur," kata Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, Rabu (5/4/2023).

Presiden Jokowi hadir memenuhi undangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, terlihat lima ketua umum partai pendukung pemerintah.