Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan Bupati nonaktif Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI). Berkas penyidikannya sudah dilimpahkan tim penyidik ke jaksa penuntut umum pada KPK.

"Tim penyidik, (3/4) telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka RALAI (Bupati Bangkalan) pada tim jaksa KPK," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/4/2023).

Ali mengatakan, dari hasil penelitian dan pemeriksaan tim jaksa, seluruh isi berkas penyidikan memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil. Penahanan Abdul Latif pun berlanjut untuk 20 hari ke depan sampai dengan 23 April 2023 di Rutan KPK.

Degan demikian, tim penuntut umum memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Abdul Latif.

"Tim jaksa KPK segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja," kata Ali.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati nonaktif Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menyebut diduga Abdul Latif menerima uang sebesar Rp 5,3 miliar. Menurut Firli, Abdul Latif menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan elektabilitasnya.

"Penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RALAI (Abdul Latif) tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survey elektabilitas," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis 8 Desember 2022 dini hari.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.