Sebelumnya, angka literasi keuangan semakin meningkat sejak tahun 2019. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

“Seperti diilustrasikan oleh Gubernur Perry Warjiyo, Indonesia menghadapi tantangan yang terus menerus dalam melanjutkan peningkatan akses ke inklusi dan literasi keuangan," ujar Mahendra yang hadir secara daring dalam acara High Level Seminar “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion” di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).

“Dengan catatan, setiap perkembangan penting untuk dicapai mengingat tahun lalu angka literasi keuangan meningkat menjadi 50 persen dari 40 persen di tahun 2019," ungkapnya.

Sementara itu, angka inklusi keuangan meningkat dari sekitar 73 persen di tahun 2019 ke 85 tahun lalu. Dari capaian itu menempatkan Indonesia di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah sebesar 90 persen tingkat inklusi keuangan sebesar 2024, bebernya.

"Penting bagi kita untuk melihat perkembangan terkini di sektor keuangan global untuk memberikan pembaruan yang paling relevan tentang apa yang perlu dipelajari guna memperbaiki situasi ke depan," tambah Mahendra.

UMKMSementara hal itu menjadi semakin relevan, katanya, semua harus memahami bahwa selain bank dan perusahaan keuangan, banyak dari kemajuan inklusi dan literasi keuangan, termasuk pada UMKM. Peningkatan ini dilakukan oleh perusahaan atau startup teknologi berbasis digital.

“Perusahaan-perusahaan ini, seperti yang kita ketahui, sangat didukung oleh aliran investasi yang melimpah dengan biaya modal yang sangat rendah sebelum tahun lalu, terutama karena akses likuiditas di pasar modal global yang dapat disesuaikan dengan kebijakan di negara-negara maju," sambungnya.