Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang 2023 mengalokasikan anggaran Rp 7,45 triliun. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkapkan hingga 31 Maret 2023 realisasi anggaran mencapai Rp 1,95 triliun atau 26,2% dari pagu anggaran.

Jenis belanja OJK terdiri dari empat jenis kegiatan yaitu untuk operasional, administrasi, pengadaan aset, dan pendukung lainnya. Mirza menjelaskan per 31 Maret 2023 untuk kegiatan operasional sudah terealisasi Rp 96,57 miliar atau 13,07% dan administratif realisasinya Rp 1,78 triliun atau 29,47%.

"Realisasi anggaran ini sebagian besar remunerasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemeliharaan aset, dan anggaran perpajakan OJK," kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

-

-

Kemudian untuk pengadaan aset Rp 79,9 miliar atau 11,75%. Dia juga membeberkan realisasi untuk per bidang, misalnya perbankan Rp 372,16 miliar atau 34,51% dan pasar modal Rp 167,2 miliar atau 30,71%.

Sedangkan untuk IKNB Rp 203,3 miliar atau 38,34%, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Rp 68,7 miliar atau 26,13%. Kemudian untuk audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas (ARK) Rp 35,8 miliar atau 27,2%.

Dalam kesempatan yang sama Ketua DK OJK Mahendra Siregar menjelaskan jika regulator memiliki kebijakan yang terkait dengan hilirisasi dan kebijakan soal mobil dan motor listrik. Lalu OJK berupaya untuk melihat bagaimana indikator agar bank-bank bisa memenuhi hal tersebut.