Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan pihaknya menyambut hangat wacana koalisi besar parpol untuk Pilpres 2024. Gagasan koalisi besar itu muncul setelah lima petinggi parpol dan Jokowi menggelar pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu 2 April 2023.

“Apakah gagasan pikiran itu dikemudian dijadikan sebuah konsep besar, untuk menjadi sebuah koalisi besar, bagi kepentingan bangsa dan negara itu sah dan bagus sekali,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/4/2023).

PDIP, manurut Said, memang mendorong terbentuk koalisi besar atau kerjasama politik dengan banyak parpol, termasuk dengan KIB dan KIR.

“PDIP sejak awal memang akan bergotong royong bersama sama dengan kekuatan lain, bekerja sama baik dengan Golkar, baik dengan PPP maupun PAN, Gerindra dan PKB, PAN, semua partai,” kata dia.

Menurut Ketua Banggar itu, semakin gemuk koalisi Parpol, maka semakin mudah atau ringan untuk menang.

“Ya, (semakin besar) semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama, karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan, kan setiap periode setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda, bahwa akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, pasti. Akan tetapi tantangannya pasti berbeda,” pungkasnya.

Adapun sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyebut wacana koalisi besar atau penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sulit untuk terlaksana.

“Kaolisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIB, Perubahan, jadi kerumitannya ada di situ. Nah, jika nanti berkoalisi atau Koalisi Besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan,” kata Jazilul pada wartawan, Senin (3/4/2023).

Apalag, kata Jazilul, semua koalisi tersebut belum menentukan capres-cawapres.“Dari realitas yang ada, faktanya tiap-tiap koalisi yang ada ini, belum mampu untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presidennya,” kata dia.

Partai Amanat Nasional (PAN) kembali melontarkan sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.