Jakarta -

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menerangkan bahwa pihaknya memang mendapatkan penugasan impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton. Pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar impor 2 juta ton beras itu dilakukan tergantung kebutuhan di dalam negeri.

"Ini kemarin pesanya Pak Presiden dari alokasi 2 juta ton harus datangkan melihat daripada kebutuhan. Diutamakan harus produksi dalam negeri. Itu perintahnya menyerap dari dalam negeri. Walaupun dibandingkan-bandingkan harga lebih murah impor," ujar Buwas dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4/2023).

Meski demikian, Buwas memastikan pihaknya tidak mencari keuntungan dalam importasi beras ini. Ia menerangkan lelang untuk impor beras akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

-

-

"Nanti hasilnya akan diaudit BPK, kita tidak berpikir mencari keuntungan. Kemarin Pak Badan Pangan memberikan kuota itu bulog harus melihat kepada kebutuhan bilamana penugasan ada penyaluran, tergantung pengadaanya dari dalam negeri," jelasnya.

Untuk tahap pertama, impor beras dibutuhkan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Impor dilakukan karena pasokan beras di gudang Bulog menipis. Untuk saat ini saja cadangan beras pemerintah (CBP) hanya sebanyak 233.661 ton.

"Dengan tugas penyaluran bansos, kami tidak punya amunisi. Kita sedang upayakan terus, untuk percepatan. Memang dibutuhkan kita di penugasan kembali pak untuk kepentingan bansos itu mendatangkan 500.000 ton impor," ujarnya.

Namun, Buwas menegaskan saat ini pihaknya belum melakukan importasi itu. Pihaknya masih melakukan penjajakan di beberapa negara.

"Tetapi ini belum bisa kami laksanakan 500.000 ton, karena hari ini pun kita belum mendapatkan dari beberapa negara," pungkasnya.

(dna/dna)