Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengadakan rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini. Agenda rapat terkait dengan rencana impor KRL bekas Jepang.

"Ini kita mau rapat sekarang nih. Kita bikin putusan," katanya saat ditemui di stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Luhut mengatakan, pihaknya telah diberi instruksi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan efisiensi.

-

-

"Pokoknya satu kunci, presiden beri instruksi efisiensi. Jadi kalau memang masih bisa dipakai ya kita pakai. Kalau bisa dibuat di dalam negeri kita buat dalam negeri. Kita buat gitu aja," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut bilang rencana impor KRL bekas Jepang akan diaudit dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit mencakup kebutuhan kereta hingga harga.

Luhut menambahkan hasil audit dari BPKP itu akan menentukan apakah perlu impor atau KRL yang ada direhabilitasi (retrofit). Di sisi lain ada kemungkinan keduanya juga dilakukan.

"Kita tunggu dulu oleh BPKP 10 hari ke depan, kita supaya jangan salah. Kita tunggu 10 hari ke depan. Iya bisa hybrid juga" lanjutnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menuturkan hal yang sama. Keputusan impor atau rehabilitasi dari KRL akan menunggu hasil audit dari BPKP.

"Pertama audit mana yang kita retrofit mana harus kita impor, semua dasarnya audit. Yang kedua kita akan diputuskan akan melihat dan lebih mempersehat perusahaan," ungkapnya.

Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan sebelumnya menyebut pihaknya membutuhkan kereta tambahan untuk keperluan operasional. Menurutnya, impor bekas ini dapat menjadi salah satu solusi, selain memesan kereta dari PT INKA (Persero).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya baru bisa memenuhi kebutuhan kereta pada 2026 mendatang. Sementara untuk kebutuhan di sebelum waktu tersebut, pihaknya berencana impor sebanyak 10 trainset untuk 2023 dan 19 trainset untuk 2024. Adapun alasan dari rencana impor ini lantaran sejumlah kereta yang dimilikinya saat ini sudah tidak layak beroperasi per 2023 mendatang.