Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, seharusnya pemerintah mengkonsolidasikan terlebih dulu data temuan transaksi mencurigakan sebelum diumbar ke publik. Sebab, dampak yang ditimbulkan bila data tersebut tidak dikonsolidasikan terlebih dahulu maka akan menimbulkan pro kontra serta kegaduhan di tengah masyarakat dan saling bantah di tubuh pemerintah itu sendiri.

"Menimbulkan kegaduhan kemudian berbantah-bantahan dengan pejabat pemerintahan yang lain sebetulnya bermasalah," kata Arsul di Gedung Senayan, Rabu (29/3/2023).

Sebelumnya di dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Arsul sempat mempertanyakan koordinasi di lingkungan pemerintah terkait temuan transaksi 'patut mencurigakan' di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 Triliun.

Koordinasi yang dimaksudkan adalah antara PPATK yang bertugas sebagai intelejen keuangan, Kementerian Keuangan dan penyidik di Kementerian Keuangan yang menindaklanjuti temuan PPATK.

Sebab, Arsul berharap penanganan kejahatan cuci uang dapat diproses hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan. 

"Tekad kita sama agar semua TPPU dan asalnya bisa diproses hukum, enggak hanya dapat tepuk tangan dan jempol netizen apalagi timbulkan gaduh," kata Arsul.

Sementara itu, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono meminta DPR dapat menghentikan polemik soal temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang membuat gaduh.

"DPR mohon menghentikan polemik ini, tidak ada gunanya. Hasilnya apa, cuma bikin rakyat bingung," kata Hendropriyono.