Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau secara langsung pelaksanaan panen raya padi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis pagi, (30/3/2023).

Presiden berharap hasil panen di Sulawesi Selatan dapat melebihi target sehingga bisa dibawa ke provinsi lain yang membutuhkan.

“Sebagai lumbung beras Sulawesi Selatan, sekarang ini kita lihat Maros sudah mulai juga panen raya dan kita harapkan nanti hasilnya yang surplus itu bisa dibawa ke provinsi yang lain yang membutuhkan,” ujar Presiden.

Baca juga: Saat Resmikan KA Pertama di Sulawesi, Jokowi Sebut Jakarta Telat 30 Tahun Bangun Transportasi Publik

Presiden Jokowi menilai hasil panen di Kabupaten Maros tergolong bagus. Meskipun sebelumnya sejumlah lahan terendam banjir, tapi padi yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 5,5 ton per hektare.

“Ini kenapa 5,5 ton per hektare karena terkena banjir dua kali, terendam dua kali sehingga agak menurunkan produksinya, tetapi 5,5 (ton) juga sudah hasil yang baik,” jelasnya.

Kepala Negara pun berharap jumlah padi yang dihasilkan di Sulawesi Selatan setidaknya dapat melebihi target yang ditetapkan agar dapat didistribusikan ke daerah lainnya.

“Ya kalau bisa di atas dua juta (ton) baik, ini kan belum panen, nanti kalau sudah panen semua baru bisa ketahuan,” katanya.

Lebih lanjut, terkait harga beras, Presiden menilai jika jumlah pasokan beras tinggi, nantinya secara otomatis harga beras akan turun.

Baca juga: Kunjungi Pasar Tradisional, Presiden Jokowi Bakal Bagi 1.000 Paket Sembako di Kabupaten Maros

“Ya kita harapkan itu mulai panen, panen, panen, kemudian masuk ke rice mill, kemudian keluar sebagai beras, segera masuk ke pasar. Artinya, kalau suplainya banyak, suplainya melimpah itu sudah otomatis teorinya pasti harga turun. Kalau suplainya kurang berarti otomatis harga naik,” kata Presiden.

Turut mendampingi dalam peninjauan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Maros Chaidir Syam.