Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mencatat bahwa UMKM kini mendominasi sebanyak 97 persen sektor usaha di Indonesia.

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menyebutkan jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan partisipasi produk domestik bruto (PDB) sebanyak Rp 8,6 triliun.

Dalam webinar bertajuk “Digitalisasi Dalam Mendukung Akses Permodalan UMKM” pada Selasa (28/3/2023), Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memaparkan beberapa alasan perlunya digitalisasi bagi UMKM.

Menurutnya, digitalisasi perlu dipandang sebagai transformasi dari model bisnis yang sebelumnya konvensional (Pagero) menjadi digital. Penerapan ini juga mampu membuat alur kerja dalam bisnis menjadi efisien dan meminimalisasi kesalahan yang bisa dilakukan manusia. 

Di sisi lain, kegiatan distribusi pekerjaan menjadi lebih mudah dan biaya operasional pun dapat ditekan.

Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa transformasi menuju digital juga butuh pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah bersiap dengan adanya alokasi anggaran hingga afirmasi kebijakan.

“Semua platform sudah disiapkan. Memberikan subsidi KUR [Kredit Usaha Rakyat], alokasi KUR sudah mencapai 300 triliun. Menunjukkan pemerintah sangat serius terhadap keberpijakan UMKM,” jelasnya

Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah keseriusan Bank Indonesia dalam upayanya melakukan digitalisasi sistem pembayaran dalam bentuk casless. Upaya ini hadir dalam bentuk fasilitas QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).

Sejak peluncurannya pada 2019 lalu, QRIS sudah berhasil mempersingkat proses transaksi sekaligus mempermudah karena membuat masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai. Selain itu, transaksi ini lebih aman karena diawasi langsung oleh BI.

Saat ini, QRIS sudah digunakan lebih dari 19 juta pedagang, yang 90% di antaranya adalah UMKM. Nilai transaksinya per Juni 2022 pun meroket mencapai 9 trilun.

Melihat data ini, Misbakhun merasa adanya dampak besar berkat keseriusan  platform yang dibangun BI dan telah melibatkan banyak mitra, dalam hal ini adalah UMKM. Platform ini masih memiliki masa depan yang cerah dalam proses digitalisasi UMKM.

“Ini makin menguat, makin luas, dan jadi cara mudah masyarakat mengenal pembayaran digital.” tegas Misbakhun.