Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui sistem deteksi dini pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih lemah. Pasalnya sepertiga pengawas di instansinya itu hanya lulusan D1.

Awalnya Sri Mulyani menjelaskan ada tiga kelemahan dalam lini pertahanan Kemenkeu. Pertama, tidak adanya kesamaan sikap dari setiap kepala kantor terhadap para karyawannya.

"Berarti kita bicara 900 lebih kepala kantor yang perlu untuk dilakukan perbaikan dalam leadership mereka, dalam memahami termasuk dalam hal ini mendeteksi know your employee," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/3/2023).

-

-

Kedua, dari sisi kapasitas terutama dalam hal ini aturan yang dibuat harus lebih eksplisit sehingga mereka mampu menjalankan tanpa adanya judgement atau diskresi. Sri Mulyani menilai perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) antara Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu dengan unit vertikal terkait dalam menjalankan prinsip know your employee.

"Ini akan jadi langkah yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal bersama unit-unit vertikal terkait terutama menyangkut kepala kantor yang langsung membawahi para jajaran maupun para pelaksana," tuturnya.

Ketiga, Sri Mulyani menyoroti soal pengawasan di tingkat unit kepatuhan internal (UKI). Dia mengungkapkan sepertiga dari pegawainya di tingkat UKI hanya lulusan D1 dan memiliki pengalaman kerja kurang dari dua tahun.

"Untuk kapasitas memang diakui dalam hal ini UKI kita itu 1.012 (orang) pendidikannya hanya D1 dari total 3.715 (orang) untuk mengawasi 78.000 jajaran Kemenkeu. Dari 3.000 berarti sepertiganya, 1.000 sendiri adalah lulusan D1 dengan masa kerja kurang dari 2 tahun," bebernya.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan pelatihan yang diterima para pegawai tersebut agar memiliki kompetensi di bidang UKI baru dirasakan oleh 41,8% dari mereka. Ditambah ada 42 jabatan formasi UKI yang saat ini masih kosong.

"Mungkin sedikit juga dalam waktu 3 tahun karena pandemi banyak program pelatihan kita, kita konversikan pada online dan kita akan akselerasi. Memang skalanya luar biasa besar saat ini, bahkan ada 42 formasi jabatan UKI ini yang masih kosong karena kita masih di posisi sedang dalam proses untuk pelaksanaan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)," ucapnya.