Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat Benny K Harman menanggapi soal ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang ingin pihak lain bicara agak keras datang saat rapat soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Benny menilai ada motif politik di balik ucapan Mahfud tersebut.

"Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik, maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dia meminta agar Mahfud Md dapat memberi penjelasan secara rinci dan transparan terkait maksud mengungkap ke publik soal adanya transaksi mencurigakan itu.

"Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik. Punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan," kata Benny.

"Bukan dari kami loh, kami enggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka bertengkar Menko Polhukam Ketua Komite (Ketua Komite TPPU), bertengkar dengan Kemenkeu di depan publik. Iya kan? Sebagai ketua komite kan mestinya kan simpel, ketua komite ya kan, Menko Polhukam," sambung Benny.

Dia pun menyebut Mahfud kemungkinan memiliki motif untuk menyingkirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Atau ingin menyingkirkan tokoh tertentu.

"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja, ya kan," ujar Benny.

Lebih lanjut, Benny juga menyinggung pernyataan Mahfud pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun tersebut. Dia meminta Mahfud saling menghargai antarlembaga negara.

"Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Siapa yang, kita enggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah," Benny menegaskan.

Benny mengingatkan agar Mahfud menghargai dan menghormati posisi DPR. Benny mempertanyakan kapasitas Mahfud bicara sebagai apa.

"Dan saya tanya, Mahfud ini apa posisinya? Apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini," kata Benny.

Diketahui, rapat bersama Mahfud dengan Komisi III DPR soal transaksi kejanggalan Rp 300 triliun seharusnya digelar pada Jumat (24/3/2023). Namun, rapat ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (29/3/2023).

Publik tengah heboh soal angka Rp300 triliun yang diduga sebagai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).