Jakarta, CNBC Indonesia - Tiktok dianggap jadi risiko keamanan nasional beberapa negara. Misalnya beberapa bulan terakhir, anggota parlemen Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Denmark, dan Kanada mengeluarkan perintah larangan penggunaan Tiktok.

Tiktok dan induk perusahaannya Bytedance telah lama dianggap memiliki hubungan erat dengan pemerintah China. Perusahaan tersebut dituding membagikan data pengguna pada pemerintah dan dijalankan secara independen.

Melansir Euro News, Senin (27/3/2023), para ahli khawatir jika informasi sensitif bisa terungkap saat aplikasi didownload. Khususnya jika Tiktok berada dalam perangkat pemerintah.

-

-

Prancis, Belanda, dan Norwegia menambah panjang daftar negara yang melarang penggunaan Tiktok pada perangkat pemerintah.

Larangan pada kementerian dalam negeri Belanda sebenarnya tidak merujuk pada Tiktok. Namun kementerian tersebut tidak menganjurkan penggunaan aplikasi dari negara dengan program siber agresif dan menargetkan atau kepentingan negara tersebut pada ponsel yang didistribusikan pemerintah.

Euro News mencatat saran dari kementerian tersebut mengikuti penilaian dari badan intelijen nasional AIVD. Lembaga itu memperingatkan aplikasi dari negara seperti China, Rusia, Korea Utara dan Iran membawa risiko spionase.

Larangan serupa juga diungkapkan oleh kementerian kehakiman Norwegia. Pegawai pemerintah diminta tidak menggunakan Tiktok pada perangkat kerja mereka.

Sementara itu, di Prancis, tak hanya Tiktok yang dilarang. Namun. aplikasi yang masuk dalam kategori 'rekreasi' seperti Netflix dan Instagram juga dilarang ada pada ponsel kerja para pegawai pemerintah.

"Aplikasi rekreasi tidak menghadirkan tingkat keamanan siber dan perlindungan data yang memadai digunakan pada peralatan administrasi. Oleh karena itu aplikasi bisa menimbulkan risiko perlindungan data administrasi dan pejabat publik," kata pemerintah Perancis.

Tiktok sendiri juga telah membantah tudingan pengumpulan data pengguna. Soal larangan di beberapa negara, pihak aplikasi menyebutnya sebagai 'salah informasi dasar' dan keputusan dibuat 'tanpa pertimbangan atau bukti'.

Saking waswasnya AS, sejumlah investor teknologi ternama diam-diam bekerja sama dengan wakil rakyat di kongres Amerika Serikat untuk menyusun strategi melawan TikTok.

Dilansir dari CNBC Internasional, konsorsium tersebut diberi nama Hill & Valley Forum, The Wall Street Journal melaporkan, mengacu pada asal muasal kelompok tersebut.

Forum tersebut akan mengadakan makan malam menjelang kesaksian Kongres CEO TikTok Shou Zi Chew, dengan pembicara termasuk pemodal ventura terkemuka Peter Thiel dan Vinod Khosla.

Kemungkinan pengaruh dari TikTok terhadap AS, terutama di antara warga negara yang lebih muda atau di bawah umur, makin membuat anggota parlemen dan regulator cemas.

Mereka khawatir kepemilikan di China di TikTok membuat pengguna Amerika rentan terhadap upaya pengumpulan intelijen China.

Mantan penasihat kebijakan global Google, Jacob Helberg, yang memimpin aliansi tersebut, mengatakan kepada WSJ bahwa TikTok mewakili "operasi spionase paling kuat yang pernah dilakukan China terhadap AS."

Popularitas TikTok meledak selama lockdown pandemi covid-19. Pada tahun 202, perusahaan induk TikTok di China, Bytedance mengatakan aplikasi tersebut telah mencapai satu miliar pengguna aktif bulanan, menunjukkan pertumbuhan tajam sejak Desember 2019, ketika melaporkan 507 juta pengguna bulanan.

Sekarang, anggota parlemen, investor startup, dan pelobi mendorong pemerintah untuk melarang atau membatasi pengaruh aplikasi, mengutip ancaman kuat dari pemerintah China.

Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS), mengatakan kepada ByteDance "Kecuali pemilik perusahaan China melepaskan dari saham mereka, CFIUS akan bergerak untuk melarang aplikasi tersebut," kata perusahaan tersebut kepada CNBC pada hari Kamis, (16/3/2023).

Ultimatum datang beberapa minggu setelah anggota parlemen mendesak Komite untuk menyelesaikan penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap TikTok.

"Tidak ada kebenaran atas pernyataan Helberg," kata juru bicara TikTok kepada CNBC, dikutip Minggu (19/3/2023)

"TikTok telah menyimpan semua data pengguna AS baru secara eksklusif dengan Oracle sejak Oktober 2022," imbuhnya.

-