Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mengapa dirinya tak ingin Indonesia bergantung pada perusahaan pembayaran atau prinsipal kartu kredit asing seperti Visa dan MasterCard.

Mantan walikota Solo ini menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

Dia berkaca pada peran Visa dan MasterCard saat ikut terlibat memberikan sanksi terhadap Rusia ketika berkonflik dengan Ukraina. Visa dan MasterCard menutup layanannya di negara tersebut sehingga masyarakat Rusia tak bisa gunakan kartu kreditnya.

-

-

"Dan hati-hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, Visa dan MasterCard menjadi masalah," kata Jokowi, dikutip Jumat (24/3/2023).

Jokowi mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah lebih baik untuk menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi menekankan tak mau mengandalkan Visa dan MasterCard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi.

Untuk mendukung hal ini, Bank Indonesia (BI) udah sejak lama menciptakan sistem yang memungkinkan Indonesia mampu menerbitkan kartu-kartu pembayaran untuk transaksi, yang diberi nama Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

GPN telah diluncurkan BI sejak akhir 2017 silam, selanjutnya pada Januari 2018, seluruh kartu debit diwajibkan memiliki logo GPN. Namun, untuk kepentingan penerbitan kartu kredit belum berlaku, sebab ketika itu Indonesia mendapat tekanan dari prinsipal asing.

"Sudah banyak dimuat juga waktu itu ada tekanan dari pemerintah Amerika kenapa kita harus bikin GPN, segala macam," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono saat ditemui di Yogyakarta, seperti dikutip Selasa (21/3/2023).

Tekanan itu terkuak pada 2019. Saat itu, media luar negeri, Reuters mengabarkan memperoleh salinan email percakapan antara pejabat pemerintah AS dengan manajemen Visa dan Mastercard. Data email itu berisi sekitar 200 halaman.

Komunikasi via surat elektronik terjadi pada April 2018 dan Agustus 2019. Dalam email itu, salah satu perusahaan yakni Mastercard juga melobi perwakilan Dagang AS (USTR) untuk melakukan hal serupa di India, Vietnam, Laos, Ukraina, dan Ghana.

Saat diterbitkannya GPN disebutkan pemrosesan transaksi dalam negeri harus melalui perusahaan switching yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor dalam negeri.

Dengan adanya aturan ini, maka Visa dan MasterCard tidak bisa lagi langsung memproses transaksi pembayaran. Mereka harus menggandeng partner lokal. Sebelumnya Visa dan Mastercard bisa langsung memproses transaksi nasabah Indonesia tetapi di Singapura.

-