Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kadin Indonesia yang sekaligus memegang Keketuaan ASEAN Business Advisory Council (BAC), Arsjad Rasjid, mendorong implementasi pemakaian QR code untuk seluruh negara di Asia Tenggara.

"Pemakaian QR code akan dilakukan semua (negara ASEAN). Sekarang pemakaian QR Code di ASEAN yang berjalan itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja juga," ujar Arsjad usai pertemuan ASEAN Economic MInisters (AEM) Business Advisory Council di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3).

"Kami akan mengundang Laos, Myanmar. Timor Leste juga yang menjadi observer (pengamat) di ASEAN dalam hal ini," imbuh dia.

Menurut catatan Bank Indonesia (BI), empat bank sentral negara ASEAN yakni Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) telah sepakat bekerja sama mendukung pembayaran yang lebih cepat dan inklusif secara digital.

Implementasi pemakaian QRIS Indonesia untuk sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) berbasis kode QR baru diimplementasi dengan Thailand. Sementara QRIS di Malaysia sedang tahap piloting atau percobaan, disusul QRIS di Singapura dalam proses pengembangan.

Lebih lanjut, Arsjad menyampaikan, dengan adanya kode QR antar negara, transaksi tidak perlu mengkonversi atau menukarkan mata uang saat masyarakat berbelanja di negara lain yang dikunjunginya. Cukup dengan memindai kode QR.

"Lewat ASEAN kode QR nanti transaksinya adalah mata uang lokal. Kalau Rupiah ya dengan Rupiah, Bath ya dengan Bath. Ini akan membantu sekali (dalam transaksi)," kata Arsjad.

Ia mengatakan, rencana penerapan QRIS atau kode QR di seluruh negara ASEAN sudah dikonsultasi dengan bank sentral di masing-masing negara. Seperti melakukan pertemuan dengan perwakilan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

"Kemarin kami ke Filipina dan bertemu dengan wakil gubernur sentral bank di sana dan sudah ditanggapi. Kamboja juga siap mengikuti. Jadi yang mana saja dulu kita akan jalankan," pungkasnya.

Kadin Indonesia yang mewakili dunia usaha meminta Jokowi. Agar memilih menteri sesuai kriteria para pengusaha.