Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menjamin, penerbitan kartu kredit domestik tidak akan membuat bisnis kartu kredit yang selama ini dijalankan prinsipal asing bakal mati, seperti yang selama ini dilakukan Visa dan Mastercard.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono berujar, ini karena penerbitan kartu kredit domestik tidak membuat BI mewajibkan seluruh kartu berlogo itu, sebagaimana saat diluncurkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

-

-

"Sejauh ini belum ada inisiatif untuk mewajibkan, saya kira persaingan tetap harus ada. Kalau nanti misalnya kartu kredit domestik lebih murah tapi less secure enggak akan laku juga," kata Erwin saat ditemui di Yogyakarta, Selasa (21/3/2023).

Oleh sebab itu, Erwin mengatakan, bisnis penerbitan kartu kredit ke depannya malah akan semakin berkembang di Indonesia. Meskipun dari segi penyelesaian transaksinya (settlement) sudah bisa dilakukan di tanah air karena adanya kartu kredit dometik pada April mendatang.

"Katakan ada persaingan, promo, kan bagus juga ada persaingan. Tentu saja itu butuh persaingan secara bisnis as usual. Jadi sistemnya bisa GPN, bisa BI Fast, bisa apa aja, sebetulnya itu sistem supaya settlement bisa di domestik," ujarnya.

Hanya saja Erwin menekankan, BI merasa perlu meluncurkan kartu kredit domestik ini karena kartu kredit di Indonesia paling besar ditransaksikan di dalam negeri, namun biayanya menjadi besar karena proses settlementnya dilaksanakan di luar negeri.

Selain itu, kartu kredit domestik ini dibuat juga dalam rangka mengamankan kepentingan nasional supaya bisa lebih mandiri dalam mengelola data transaksi juga menjaga keamanan dan keandalan sistem pembayaran pada segala masa.

"Jadi inisiatif ini tidak dimaksudkan sebagai inisiatif kita untuk anti asing. Juga tidak dalam maksud deglobalilisasi, enggak," ujar Erwin.

"Ini bisnis as usual saja sebenarnya, ini ada kesempatan bagus dan juga mengurangi ketergantungan kita kepada single provider," tegasnya.

-