Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kartu kredit pemerintah tidak bergantung dengan layanan Visa dan Mastercard demi kepentingan keamanan nasional. Namun, ternyata saat ini keberadaan kartu kredit terbitan lokal belum tersedia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah lebih baik untuk menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, dikutip Sabtu (18/3/2023).

-

-

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

"Dan hati-hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah," jelasnya.

Maka dari itu, Indonesia harus mandiri dari sisi sistem pembayaran.

"Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," tegas Jokowi.

Perbaiki Sistem

Di sisi lain, pengembangan kartu kredit lokal saat ini belum dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, ini karena layanan yang telah dibangun oleh Bank Indonesia melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tak pernah berkembang dan berhenti di level kartu debit.

"GPN memang masih debit, apakah GPN mau diteruskan menjadi kartu kredit lebih baik ditanyakan ke BI," kata Steve kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (18/3/2023).

Padahal, menurut Steve bisa saja kartu kredit lokal dikembangkan oleh bank-bank milik negara (Himbara). Namun, GPN yang saat ini hanya ada pada layanan kartu debit, dinilai sangat berpotensi untuk dikembangkan layanannya pada kartu kredit. Dengan catatan, harus diperbaiki sistemnya.

"Secara teknis mungkin saja, tapi apakah GPN sendiri sesuatu yang sudah optimal, atau belum? terus terang masih ada perbaikan-perbaikan, nah ini yang maksud saya kita ini di market bebas mau bikin domestik sendiri boleh, pakai internasional mungkin," tuturnya.

Kendati begitu, Steve mengatakan, prinsipal atau penerbit kartu kredit lokal sebetulnya sangat mendukung kemandirian layanan kartu kredit yang dibuat oleh pelaku Tanah Air, sebab data transaksinya tak perlu lari ke luar negeri.

"Saya rasa enggak ada yang tidak setuju apa bila diadakan domestik credit card. Cuma jangan sampai sesuatu yang sudah dinikmati atau sudah bisa digunakan, bisa sampai di satu titik ini, jangan sampai mundur gara-gara kita hanya mau domestik," ujarnya.

Lalu, apa gantinya jika tak pakai Visa dan Mastercard?

Kendati demikian, Bank Indonesia (BI) memastikan kartu kredit pemerintah (KKP) tidak menggunakan Visa dan Mastercard, akan tetapi gerbang pembayaran nasional (GPN). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Sesuai arahan Presiden, KKP domestik memang kita nggak pake Mastercard dan Visa kita pakai GPN," ungkap Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur BI dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur, Kamis (16/3/2023).

Pada tahun lalu, KKP sudah diluncurkan menggunakan QRIS untuk transaksi domestik. Selanjutnya KKP dalam bentuk fisik akan meluncur pada waktu dekat

"Tahun ini kita proses KKP domestik dengan kartu fisik, sekarang progresnya itu kira-kira 92%, ini kita sudah, launching bulan Mei, kita tetap pakai GPN," jelas Doni lagi. 

[-]

-

Pak Jokowi Benar! Ini Untung RI Tak Gunakan Visa & Mastercard
(cap/cap)