Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menyatakan tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard. Orang nomor 1 RI itu mendorong para kepala daerah untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKP) yang menggunakan sistem pembayaran nasional, yakni Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI pun menyambut baik dan mendukung arahan tersebut. Emiten bank syariah itu tengah mempersiapkan inovasi kartu kredit GPN agar dapat diluncurkan sesuai target pemerintah.

"Saat ini BSI bersama Bank-Bank lain sedang menyiapkan kartu kredit GPN dengan target pengguna adalah Satuan Kerja (Satker) Pemerintah yaitu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik," ujar Senior Executive Vice President Consumer Banking BSI Wawan Setiawan kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/3/2023).

-

-

BSI mengikuti timeline dari pemerintah serta BI terkait target launching kartu kredit GPN tersebut.

Setahun lalu, KKP sudah diluncurkan menggunakan QRIS untuk transaksi domestik. Selanjutnya KKP dalam bentuk fisik akan meluncur pada waktu dekat.

"Tahun ini kita proses KKP domestik dengan kartu fisik, sekarang progresnya itu kira-kira 92%, ini kita sudah, launching bulan Mei, kita tetap pakai GPN," ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur, Kamis (16/3/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) inginkan belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

"Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah," jelasnya

[-]

-

Bahaya! Pemerintah Pakai Visa & Mastercard, Data RI Dicuri AS
(Zefanya Aprilia/ayh)