Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuntut agar pemilik TikTok di China melepaskan saham mereka di aplikasi video populer tersebut. Jika tidak, AS mengancam aplikasi TikTok akan sepenuhnya diblokir.

Langkah terbaru ini yang paling signifikan yang terjadi dalam serangkaian drama pelarangan TikTok oleh pejabat dan legislator AS yang khawatir bahwa data pengguna TikTok di AS dapat diteruskan ke pemerintah China. TikTok milik ByteDance memiliki lebih dari 100 juta pengguna AS.

Ini juga pertama kalinya di bawah pemerintahan Presiden Demokrat Joe Biden potensi larangan terhadap TikTok makin jelas. Pendahulu Biden, Donald Trump dari Partai Republik, telah mencoba untuk melarang TikTok pada tahun 2020 tetapi dihalangi oleh pengadilan AS.

-

-

Dikutip dari Reuters, Jumat (17/3/2023), juru bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini mendengar dari Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang dipimpin Departemen Keuangan AS, menuntut agar pemilik aplikasi di China menjual saham mereka. Dan mengatakan jika tidak, mereka akan menghadapi kemungkinan pelarangan aplikasi video oleh AS.

The Wall Street Journal pertama kali melaporkan langkah tersebut. ByteDance mengonfirmasi bahwa 60% sahamnya dimiliki oleh investor global, 20% oleh karyawan, dan 20% oleh pendirinya.

Kementerian luar negeri China menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa Amerika Serikat belum memberikan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional. Juru bicara kementerian Wang Wenbin mengatakan bahwa Amerika Serikat harus berhenti menekan perusahaan semacam TikTok.

CFIUS, badan keamanan nasional yang kuat, dengan suara bulat merekomendasikan pada tahun 2020 agar ByteDance mendivestasi TikTok. Di bawah tekanan dari Presiden Trump saat itu, ByteDance pada akhir tahun 2020 gagal menyelesaikan kesepakatan dengan Walmart dan Oracle Corp untuk mengalihkan aset TikTok di AS menjadi entitas baru.

"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah: perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses," kata Oberwetter dari Tiktok dalam sebuah pernyataan.

Gedung Putih menolak berkomentar.

Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew akan hadir di depan Kongres AS minggu depan. Tidak jelas apakah pemerintah China akan menyetujui divestasi tersebut dan Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bulan lalu, Gedung Putih memberi waktu 30 hari kepada lembaga pemerintah untuk memastikan mereka tidak memiliki TikTok di perangkat dan sistem federal. Lebih dari 30 negara bagian AS juga telah melarang karyawan menggunakan TikTok di perangkat milik pemerintah.

[-]

-

2 Cara 'Kepoin' Gebetan di TikTok Tanpa Ketahuan
(dem)