Jakarta, CNBC Indonesia - Keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki kartu kredit domestik langsung dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI). BI memastikan kartu kredit pemerintah (KKP) akan diterbitkan secara fisik dengan menggunakan gerbang pembayaran nasional (GPN). Sesuai arahan Jokowi, hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak bergantung pada kanal transaksi luar negeri seperti visa dan mastercard.

"Sesuai arahan Presiden KKP domestik memang kita gak pake mastercard dan visa kita pakai GPN," ungkap Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur BI dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur, Kamis (16/3/2023)

-

-

Tahun lalu, KKP domestik sudah diterbikan namun bentuknya masih menggunakan mekanisme QRIS yang berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA, yakni BNI, BRI dan Bank Mandiri, yang selanjutnya akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap.

Untuk KKP domestik berbentuk fisik, Doni mengatakan saat ini prosesnya sudah mencapai 92% dan akan dilakukan pengenalan awal sebulan sebelum diterbitkan secara resmi.

"Tahun ini kita proses KKP domestik dengan kartu fisik, sekarang progresnya itu kira-kira 92%, ini kita sudah, launching bulan Mei, kita tetap pakai GPN," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

"Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah," jelasnya.

[-]

-

Tok! DPR Setujui Anggaran BI 2023 Sebesar Rp15,9 T
(mij/mij)