Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 2 sampai 3 bulan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk bisa menyelesaikan dan memperbaiki data hingga mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

Tenggat waktu penyelesaian masalah pupuk subsidi yang diberikan Jokowi ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan melansir Antara, Rabu (15/3/2023).

“Penyempurnaan, bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai dan minimal yang berhak mendapatkan pupuk harus (menerima). Tidak ada pupuk yang keluar dan konteks perencanaan, menyeleweng dari SOP atau tempatnya,” jelas Mentan Syahrul.

Jokowi meminta agar program dan konsep penyaluran pupuk bersubsidi dibenahi sehingga terimplementasi secara tepat di lapangan, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat lahan.

Syahrul mengakui anggaran yang tersedia baru mencukupi untuk mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 8-9 juta ton. Sebab itu, mekanisme penyaluran pupuk subsidi harus efektif dan dipastikan tepat sasaran. Sedangkan, kebutuhan pupuk subsidi secara nasional, melebihi 20 juta ton.

“Memang kebutuhan pupuk kita sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang,” kata Syahrul.

“Yang harus dibenahi program dan konsepsinya harus menggigit dan tidak di awang-awang terlaksana sampai di lapangan, sampai petani sesuai waktu dan ketepatan yang ada,” ucap Mentan menambahkan.