Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengingatkan 'efek samping' kebijakan uang muka (down payment/DP) 0 persen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan cara mencicil.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiharto mengatakan bahwa dampak buruk yang pertama dari kebijakan itu berpotensi meningkatkan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah pada leasing (perusahaan pembiayaan) dan bank.

"Kami punya juga kekhawatiran sebagai Gaikindo bahwa kalau ini terjadi, kredit macet meningkat di perusahaan-perusahaan tersebut, akibatnya banyak mobil sitaan (konsumen dirugikan). Mobil bekas," kata Jongkie di Jakarta, pekan lalu.

Ia mengatakan relaksasi DP 0 persen untuk pembelian mobil merupakan 'racun' yang berpotensi mengganggu pasar mobil baru tahun ini yang ditargetkan mencapai 1,1 juta unit.

"Menggenjot pasar (mobil baru) iya. Tapi akibatnya ya bisa mengganggu penjualan mobil baru," ucapnya.

Mencicil kendaraan bermotor mobil dan sepeda motor tanpa uang muka tertuang pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018, tertanggal 27 Desember 2018. Dalam aturan itu juga disebutkan syarat untuk perusahaan pembiayaan yang dapat menerapkan DP 0 persen.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) netto rendah atau sama dengan satu persen dapat menerapkan ketentuan uang muka untuk seluruh jenis, baik motor dan mobil, sebesar nol persen.

Kendati demikian, Jongkie meyakini bahwa pihaknya percaya semua perusahaan pembiayaan pasti berhati-hati menyikapi terbitnya aturan tersebut.

"Mana ada sih perusahaan leasing atau bank mau bangkrut gara-gara nol persen. Kami yakin perusahaan leasing tidak sembrono ngasih semua nol persen. Liat dulu pendapatannya, sanggup nyicil tidak sih, kalau tidak ya DP-nya sekian," kata Jongkie.

Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelumnya memprediksi bahwa kebijakan cicil kendaraan tanpa uang muka bisa meningkatkan NPL. NPL juga disebutkan YLKI dapat menimbulkan angka kemiskinan baru.

"Karena menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya," ungkap Ketua YLKI Tulus Abadi. (ryh/mik)