Serikat buruh hari ini menggelar aksi di depan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan. Buruh meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo dicopot dari jabatannya.

Menanggapi hal tersebut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan untuk mencopot atau mengangkat seseorang ke sebuah jabatan memiliki mekanisme.

"Ada mekanismenya juga, bagaimana seorang pejabat eselon I itu diangkat dan diberhentikan. Semua ada mekanismenya, kita ikuti saja," kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

-

-

Yustinus menjelaskan Dirjen Pajak saat ini Suryo Utomo dalam dua tahun terakhir memiliki kinerja yang baik. Pasalnya di bawah kepemimpinan dia, DJP mencapai target penerimaan.

"Jadi kita juga mesti objektif, jangan sampai ada satu kasus dan dikait-kaitkan. Harus fair, kalau ada masalah pribadi ya mari kita proses hukum yang bersangkutan, baik pidana, tipikor, dan lain-lain," jelas dia.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan pukul 10.00 WIB. Dalam aksi ini ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan buruh. Pertama, meminta pembentukan tim pencari fakta (TPF) investigasi perpajakan di Indonesia.

"Bentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia," tulis Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam undangannya.

Kedua, meminta Dirjen Pajak dicopot. Ketiga, menuntut audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu. Keempat, menuntut dibuatnya undang-undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat.

Simak Video "Dirjen Pajak Kecam Kelakuan Anak Pegawainya yang Aniaya-Pamer Harta"
[-]
(kil/ara)