Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (9/3/2023). Jokowi mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar dapat segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga tanggal 31 Maret 2023.

Jokowi menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong pembangunan Tanah Air. Mulai dari, subsidi BBM, dana desa, bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan jalan.

"Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi bbm, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan," tegas Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (9/3/2023).

Adapun kunjungan Jokowi ke KKP Solo adalah untuk mengecek secara langsung kegiatan penyampaian SPT tahun 2022 oleh masyarakat. Jokowi kaget ternyata masih banyak wajib pajak yang mengantre

"Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kan kita bisa e-Filing dari rumah, _online_ dari rumah, ternyata memang WP (wajib pajak) ingin memastikan yang diisi itu betul, kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan baru dibayar," jelasnya.

Dia mengatakan sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT hingga tanggal 9 Maret 2023. Jokowi menilai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama.

"Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang," tutur Jokowi.

Dia mengaku telah melaporkan SPT melalui e-Filing pada Senin, 6 Maret 2023. Untuk itu, dia mengajak wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditetapkan.

"Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu," ucap Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan, klub motor gede atau moge pegawai Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan agar dibubarkan. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dengan menyertakan Dirjen Pajak, Suryo Utomo ...